Author Archives: Krillin

https://solfestofficial.com

Komisi X DPR Tawarkan Rekomendasi untuk Menghindari Isu Pengisian PDSS di Tahun Depan

Masalah terkait pengisian Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 kembali menjadi sorotan, terutama setelah beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam menginput data siswa yang berhak mengikuti seleksi. Meskipun batas waktu pengisian PDSS telah ditutup pada 31 Januari 2025, sejumlah sekolah terlambat menyelesaikan tugas penting ini. Tentu saja, kondisi ini berpotensi merugikan siswa yang seharusnya bisa mengikuti seleksi berdasarkan prestasi yang mereka capai.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinannya terkait masalah tersebut dan mengajak semua pihak untuk bekerja sama mencari solusi yang tepat. Dalam keterangannya, Hetifah menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan transparan, serta agar masalah ini tidak terulang di masa depan. “Kami mendukung kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi yang ada di lapangan. Semua pihak harus bersama-sama berupaya agar setiap siswa mendapat kesempatan yang adil dalam mengikuti seleksi pendidikan,” ujar Hetifah melalui laman DPR RI pada Minggu (9/2/2025).

Salah satu faktor yang disoroti oleh Hetifah adalah penggunaan sistem e-Rapor yang belum sepenuhnya optimal. Menurutnya, proses sinkronisasi data antara sekolah dan PDSS menggunakan e-Rapor yang rumit menjadi kendala utama bagi sejumlah sekolah dalam menyelesaikan pengisian data siswa. Selain itu, banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam validasi nomor induk siswa nasional (NISN), yang semakin memperburuk situasi. Kondisi ini tentu saja membutuhkan perhatian serius agar dapat segera diperbaiki.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Hetifah menyarankan sejumlah langkah konkret. Ia mengusulkan agar diberlakukan batas waktu yang jelas bagi sekolah yang ingin beralih antara menggunakan e-Rapor atau sistem manual agar tidak terjadi kebingungan dan keterlambatan pengisian. Selain itu, ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan (Pusdatin Kemendikbud), Pusat Data dan Informasi Kemdiknas, serta Lembaga Teknologi Manajemen dan Transaksi (LTMT), BP3, dan MRPTNI, agar data yang dimasukkan lebih efektif dan minim kesalahan.

Selain itu, Hetifah juga mengusulkan pemberian insentif bagi sekolah-sekolah yang secara rutin menginput data ke dalam sistem Dapodik dan e-Rapor. Dengan adanya insentif, diharapkan bisa meningkatkan motivasi bagi sekolah untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan akurat dan tepat waktu. Tak hanya itu, Hetifah juga menekankan pentingnya penyelenggaraan bimbingan teknis secara berkala bagi pengelola PDSS, Dapodik, dan e-Rapor agar tidak ada lagi masalah serupa yang muncul pada seleksi di masa depan.

Dengan langkah-langkah yang diusulkan ini, diharapkan bahwa proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 dapat berjalan dengan lebih lancar, adil, dan transparan bagi seluruh siswa di Indonesia. Pengelolaan data yang lebih baik akan memberikan peluang yang lebih adil bagi siswa di seluruh Tanah Air untuk mengakses pendidikan tinggi yang mereka impikan.

Tahun Ajaran 2025/2026: Coding dan AI Jadi Mata Pelajaran Pilihan!

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pada tahun ajaran 2025/2026, coding dan Artificial Intelligence (AI) akan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membekali generasi muda dengan keterampilan teknologi yang relevan dengan perkembangan zaman. Mu’ti berharap kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai kementerian, terutama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), guna menciptakan generasi yang unggul di bidang teknologi.

“Semoga pelajaran coding dan AI yang mulai diterapkan semester depan bisa mendapat dukungan penuh, terutama dari Ibu Menkomdigi,” ujar Mu’ti dalam acara peluncuran album lagu ‘Kicau’ di Kemendikdasmen, Jakarta, pada Minggu (2/2/2025).

Tujuan Pendidikan Coding dan AI untuk Generasi Unggul

Penerapan coding dan AI di sekolah bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara positif. Menurut Mu’ti, ini adalah bagian dari visi besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Saya berharap kita bisa terus bekerja sama untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga bisa menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif,” tambahnya.

Pelatihan Khusus untuk Guru

Sebagai langkah persiapan, Kemendikdasmen juga akan memberikan pelatihan bagi para guru yang akan mengajar coding dan AI. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa meskipun pembelajaran ini masih menunggu peraturan yang sah, persiapan sudah dilakukan, termasuk pelatihan bagi guru.

“Pelatihan akan dilakukan terutama untuk guru-guru yang akan mengajar. Kami dari Dirjen GTK siap untuk melatih para guru agar siap mengajar materi coding dan AI,” ujarnya.

Latar Belakang Penerapan Coding dan AI di Sekolah

Wacana penerapan mata pelajaran coding dan AI berawal dari pernyataan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan pada November 2024. Dalam rapat tersebut, Gibran menekankan pentingnya memberikan bekal coding kepada siswa SD dan SMP guna mendukung Indonesia dalam meraih visi “Indonesia Emas” di masa depan.

“Kita harus mencetak lebih banyak ahli coding, AI, dan machine learning agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara seperti India,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Kemendikdasmen telah merencanakan penerapan coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan, dimulai pada kelas 4 hingga 6 SD dan SMP. Namun, pelaksanaan mata pelajaran ini akan dilakukan secara bertahap di sekolah-sekolah yang sudah siap, baik dari segi sarana internet maupun perangkat pendukung lainnya.

Kolaborasi Kemendikdasmen dan Kemkomdigi

Pentingnya kolaborasi antara Kemendikdasmen dan Kemenkomdigi dalam menyusun kurikulum coding dan AI juga disoroti. Kemkomdigi diharapkan dapat memberikan masukan agar kurikulum yang disusun aplikatif dan mudah dipahami oleh para siswa.

“Tentu kami akan bekerja sama dengan Kemkomdigi untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan mudah dipahami oleh siswa,” ujar Mu’ti.

Dengan adanya kurikulum coding dan AI ini, diharapkan siswa Indonesia akan memiliki keterampilan digital yang lebih baik dan siap bersaing di era teknologi global.

PPG 2025 Lebih Praktis! Kemenag Hadirkan Laman Khusus untuk Guru Agama

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menghadirkan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) 2025. Untuk mempermudah akses informasi bagi para guru, Kemenag kini telah menyiapkan laman resmi yang bisa diakses melalui https://ppg.kemenag.go.id/.

Menurut Thobib Al-Asyhar, selaku Panitia Nasional PPG Daljab 2025, laman ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap kepada guru madrasah serta para pendidik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. “Kami berharap para guru dapat memanfaatkan laman ini untuk memahami skema pelaksanaan PPG Daljab 2025 dengan lebih baik,” ujar Thobib dalam keterangan resminya, Rabu (5/2/2025).

Informasi Lengkap Seputar PPG Daljab 2025

Melalui laman ini, para guru dapat memperoleh berbagai informasi terkait pelaksanaan PPG Daljab 2025, mulai dari persyaratan pendaftaran, tahapan program, hingga sistem pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS).

📌 Fitur Penting di Laman PPG Daljab 2025:
Ketentuan Peserta – Berisi informasi mengenai syarat dan kriteria guru yang dapat mengikuti program ini.
Sistem Pembelajaran – Menjelaskan tahapan yang harus ditempuh, termasuk pendalaman materi hingga Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG).
FAQ (Frequently Asked Questions) – Menyediakan jawaban atas pertanyaan umum yang sering diajukan calon peserta.

Thobib menambahkan bahwa proses pembelajaran menggunakan LMS untuk angkatan pertama dijadwalkan akan dimulai pada Maret 2025. Saat ini, pihaknya masih melakukan finalisasi agar sistem siap digunakan tepat waktu.

Target 260.000 Guru, Dibagi dalam Lima Angkatan

Kemenag mencatat masih ada sekitar 600.000 guru binaan yang belum mengikuti PPG Daljab. Oleh karena itu, program ini ditargetkan akan selesai dalam waktu dua tahun ke depan.

Pada tahun 2025, Kemenag menargetkan sebanyak 260.000 guru untuk mengikuti program ini. Mereka akan dibagi dalam lima angkatan agar proses pelaksanaan berjalan lebih efektif. Untuk angkatan pertama, tahap daftar ulang telah dibuka sejak 1 hingga 7 Februari 2025, sementara pembelajaran melalui LMS akan dimulai pada Maret 2025.

Dengan hadirnya laman resmi ini, diharapkan seluruh guru yang ingin mengikuti PPG Daljab 2025 bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan jelas. Pastikan kamu segera mengaksesnya agar tidak ketinggalan jadwal dan ketentuan yang berlaku! 🎓📚

Pengecer LPG 3 Kg Kembali! Komisi XII DPR Apresiasi Keputusan Prabowo

Polemik terkait kebijakan distribusi LPG 3 kg terus menjadi perhatian serius. Dalam perkembangan terbaru, Komisi XII DPR memberikan respons positif terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengaktifkan kembali peran pengecer dalam distribusi LPG 3 kg. Keputusan ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran rantai pasokan bahan bakar gas bersubsidi tersebut ke masyarakat.

Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang telah memperhatikan stabilitas distribusi LPG 3 kg. “Komisi XII DPR RI mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan pengecer LPG 3 kg kembali. Langkah ini penting untuk memastikan distribusi yang stabil hingga ke masyarakat,” ujar Bambang di ruang rapat Komisi XII DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).

Bambang juga menekankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan distribusi LPG 3 kg, yang selama ini menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Menurutnya, ke depan, distribusi harus dilakukan dengan lebih tepat sasaran agar tidak ada kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan aliran pasokan yang tersedia.

“Kami mendorong pemerintah untuk segera melakukan perbaikan dalam sistem tata kelola distribusi LPG 3 kg. Hal ini harus lebih tepat sasaran, namun tanpa mengabaikan kelancaran rantai pasokannya untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap tercukupi,” tambah Bambang.

Kebijakan ini muncul setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas langkah-langkah ke depan mengenai distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Bahlil mengungkapkan bahwa arahan dari Presiden Prabowo adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses subsidi tepat sasaran dan menguntungkan masyarakat yang membutuhkan.

“Sejak tadi malam hingga pagi ini, Presiden memberikan arahan yang jelas kepada kami untuk memastikan bahwa distribusi subsidi LPG 3 kg dapat tepat sasaran. Kami bertugas untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Presiden,” ungkap Bahlil kepada wartawan usai pertemuan.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan distribusi LPG 3 kg yang selama ini menjadi sorotan publik dapat lebih terkendali dan memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.