Category Archives: Berita Utama

Danjen Kopassus Terima Kunjungan Kepala Staf Gabungan Militer Tiongkok, Perkuat Kerja Sama Pertahanan

Mayor Jenderal TNI Djon Afriandi, Danjen Komando Pasukan Khusus (Kopassus), menerima kunjungan kehormatan dari Jenderal Liu Zhenli, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kunjungan ini berlangsung di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, dan merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan militer antara Indonesia dan Tiongkok. Ini menandakan pentingnya diplomasi militer dalam menjaga stabilitas regional.

Dalam pertemuan tersebut, Danjen Kopassus dan Jenderal Liu membahas berbagai isu terkait penguatan sistem pertahanan di masing-masing negara. Diskusi ini mencakup rencana untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang latihan militer, yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas pasukan khusus kedua negara. Ini menunjukkan bahwa latihan bersama dapat menjadi alat efektif dalam memperkuat kemampuan tempur dan strategi pertahanan.

Salah satu fokus utama pertemuan adalah rencana untuk menggelar latihan militer bersama antara TNI dan Angkatan Bersenjata RRT. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan prajurit dalam berbagai aspek, termasuk taktik tempur dan penggunaan teknologi modern. Dengan adanya latihan bersama, kedua negara dapat saling bertukar pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi pengembangan kemampuan militer mereka. Ini mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan keamanan regional.

Kunjungan ini juga menegaskan pentingnya diplomasi pertahanan dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Melalui komunikasi yang intensif dan kerja sama yang erat, kedua negara diharapkan dapat menciptakan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang bertujuan untuk membangun kemitraan konstruktif dengan berbagai negara tanpa terikat pada pakta pertahanan tertentu.

Jenderal Liu Zhenli juga menyampaikan dukungan RRT terhadap pembangunan dan modernisasi militer Indonesia. Kerja sama dalam bidang industri pertahanan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua negara, termasuk dalam hal pengadaan peralatan militer yang lebih canggih. Ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral tidak hanya terbatas pada latihan militer tetapi juga mencakup aspek industri pertahanan yang lebih luas.

Dengan kunjungan Kepala Staf Gabungan Militer Tiongkok ini, semua pihak kini diajak untuk melihat bagaimana kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok akan berkembang ke depan. Keberhasilan dalam menjalankan rencana latihan bersama serta penguatan hubungan diplomatik akan sangat bergantung pada komitmen kedua belah pihak untuk saling menghormati dan mendukung kepentingan nasional masing-masing. Ini menjadi momen penting bagi kedua negara untuk memperkuat peran mereka dalam menjaga perdamaian dan keamanan regional.

Bandara Juanda Perketat Protokol Kesehatan Untuk Cegah Virus HMPV

Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo mengumumkan langkah-langkah baru untuk memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Human Metapneumovirus (HMPV). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran akan penyebaran virus tersebut, terutama setelah laporan kasus di beberapa negara.

Pengelola bandara telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk meningkatkan pengawasan kesehatan di area terminal. Protokol baru mencakup pemeriksaan suhu tubuh bagi semua penumpang yang tiba dan berangkat, serta penyediaan hand sanitizer di berbagai titik strategis. Ini menunjukkan bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam operasional bandara.

Selain peningkatan pengawasan, pihak bandara juga melakukan sosialisasi kepada penumpang mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Penumpang diimbau untuk menggunakan masker, mencuci tangan secara rutin, dan menghindari kerumunan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya virus HMPV dan langkah-langkah pencegahannya. Ini mencerminkan upaya proaktif dalam melindungi kesehatan publik.

Virus HMPV dapat menyebabkan gejala mirip flu, seperti demam, batuk, pilek, dan kesulitan bernapas. Dalam pernyataan resminya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengingatkan masyarakat untuk segera memeriksakan diri jika mengalami gejala-gejala tersebut. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari virus ini. Ini menunjukkan bahwa respons cepat terhadap gejala dapat membantu mengendalikan wabah.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak bandara dalam menghadapi situasi ini. Ia berharap semua langkah yang diambil dapat menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang baru kembali dari perjalanan luar negeri. Ini mencerminkan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menangani isu kesehatan masyarakat.

Meskipun protokol kesehatan diperketat, pihak bandara memastikan bahwa aktivitas penerbangan tetap berjalan lancar. Penumpang diharapkan dapat mematuhi semua aturan yang ditetapkan agar perjalanan tetap aman dan nyaman. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan baru, operasional bandara tetap berkomitmen pada pelayanan yang baik.

Dengan langkah-langkah pencegahan yang diperketat ini, semua pihak kini diajak untuk menyaksikan bagaimana Bandara Juanda berupaya menjaga kesehatan penumpang dan mencegah penyebaran virus HMPV. Keberhasilan dalam menerapkan protokol kesehatan akan sangat bergantung pada kerjasama antara pengelola bandara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini menjadi contoh nyata dari upaya bersama dalam menjaga keselamatan publik di tengah ancaman penyakit menular.

Polisi Tangkap Pasutri Diduga Orang Tua Balita Tewas Terbungkus Sarung

Pihak kepolisian menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga sebagai orang tua dari seorang balita laki-laki berusia lima tahun yang ditemukan tewas terbungkus sarung di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Penangkapan ini dilakukan setelah penyelidikan intensif terkait penemuan jenazah anak tersebut.

Mayat bocah laki-laki tersebut ditemukan pada tanggal 6 Januari 2025, di sebuah ruko kosong di Jalan Inspeksi Kalimalang. Saksi mata, seorang juru parkir, melaporkan melihat seorang pria membawa barang yang dibungkus karung ke lokasi tersebut. Ketika karung dibuka, ia terkejut menemukan mayat anak yang sudah tidak bernyawa. Penemuan ini mengejutkan masyarakat dan memicu perhatian luas terhadap kasus ini. Ini menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi isu serius yang perlu ditangani dengan cepat oleh pihak berwenang.

Kepolisian berhasil mengidentifikasi pelaku sebagai AZR (19) dan SD (22), pasangan suami istri yang diduga membuang jenazah anak mereka. Tim Resmob Polda Metro Jaya menangkap keduanya pada malam hari tanggal 8 Januari 2025. Penangkapan ini menandai langkah penting dalam penyelidikan untuk mengungkap motif di balik tindakan kejam tersebut. Ini mencerminkan ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum mengungkapkan secara resmi motif dari tindakan pelaku yang menyebabkan kematian anak mereka. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut, dan informasi lebih lengkap diharapkan akan dirilis oleh Polda Metro Jaya dalam waktu dekat. Ini menunjukkan bahwa penyelidikan mendalam diperlukan untuk memahami latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong tindakan kriminal.

Kasus kematian balita ini menimbulkan keprihatinan mendalam di masyarakat mengenai perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak pihak menyerukan perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak serta dukungan bagi keluarga yang berisiko mengalami masalah psikologis atau sosial. Ini mencerminkan bahwa masyarakat perlu lebih proaktif dalam melindungi anak-anak dari potensi bahaya.

Dengan penangkapan pasutri tersebut, semua pihak kini diajak untuk merenungkan pentingnya tindakan preventif dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Kasus ini mengingatkan kita bahwa perhatian dan dukungan terhadap keluarga serta anak-anak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan kejadian serupa dapat diminimalkan di masa depan.

Lebih Dari 260 Pengungsi Rohingya Mendarat Di Aceh Setelah Berlayar Selama Beberapa Hari

Lebih dari 260 pengungsi Rohingya, termasuk wanita dan anak-anak, berhasil mendarat di pantai Aceh, Indonesia, setelah berlayar selama beberapa hari di laut. Kedatangan ini menambah jumlah pengungsi yang terus mencari perlindungan dari kekerasan dan kondisi hidup yang buruk di Myanmar dan Bangladesh.

Dua kapal yang membawa pengungsi tersebut mendarat di Pantai Alue Bue, wilayah Peureulak Barat, Aceh, pada malam hari. Menurut laporan resmi, terdapat sekitar 264 pengungsi yang terdiri dari 117 pria dan 147 wanita, dengan sekitar 30 di antaranya adalah anak-anak. Momen ini menandai salah satu kedatangan terbesar dalam beberapa waktu terakhir dan menunjukkan bahwa krisis pengungsi Rohingya masih menjadi isu yang mendesak. Ini mencerminkan situasi sulit yang dihadapi oleh komunitas Rohingya yang terus melarikan diri dari penindasan.

Pengungsi tersebut dilaporkan telah menghabiskan waktu berhari-hari di laut dengan kondisi yang sangat tidak nyaman. Salah satu kapal dilaporkan tenggelam di lepas pantai sebelum pengungsi dapat mencapai daratan. Mereka akhirnya berhasil mendarat saat air surut, menunjukkan betapa berbahayanya perjalanan yang mereka lakukan untuk mencari keselamatan. Ini menunjukkan risiko tinggi yang dihadapi oleh para pengungsi dalam usaha mereka untuk melarikan diri dari situasi yang mengancam jiwa.

Setelah kedatangan mereka, otoritas setempat bekerja sama dengan badan-badan internasional seperti UNHCR untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi. Proses verifikasi dan pencatatan kedatangan dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi internasional dalam menangani masalah pengungsi.

Masyarakat Aceh, yang memiliki pengalaman sejarah dengan konflik dan pengungsian, menunjukkan sikap campur aduk terhadap kedatangan pengungsi Rohingya. Banyak yang bersimpati terhadap nasib mereka, tetapi ada juga kekhawatiran mengenai dampak terhadap sumber daya lokal. Hal ini mencerminkan tantangan sosial yang harus dihadapi oleh komunitas lokal dalam menyambut pengungsi baru.

Kedatangan ini menyoroti tren peningkatan jumlah pengungsi Rohingya yang mencoba mencapai Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Dengan banyaknya orang yang melarikan diri dari kekerasan dan kemiskinan, situasi ini menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan masih jauh dari selesai. Ini menunjukkan perlunya perhatian global lebih lanjut terhadap masalah ini.

Dengan lebih dari 260 pengungsi Rohingya kini berada di Aceh, tahun 2025 diharapkan menjadi tahun penuh harapan bagi mereka dalam mencari perlindungan dan kesempatan baru. Semua pihak kini diajak untuk memperhatikan kebutuhan dasar para pengungsi dan mendukung upaya untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Keberhasilan dalam menangani krisis ini akan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi internasional dalam memberikan bantuan yang diperlukan.

Penerimaan Pajak Indonesia 2024 Capai Rp1.932,4 Triliun, Tumbuh 3,5 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa penerimaan pajak Indonesia untuk tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun. Meskipun angka ini berada di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp1.988,9 triliun, pertumbuhan sebesar 3,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan kinerja yang positif dalam kondisi ekonomi yang menantang.

Penerimaan pajak yang tercatat menunjukkan stabilitas meskipun terdapat tekanan dari berbagai faktor ekonomi. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pencapaian ini lebih baik dari proyeksi sebelumnya yang diperkirakan hanya mencapai Rp1.921,9 triliun. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah untuk memulihkan sumber penerimaan pajak meskipun tidak mencapai target awal. Ini menunjukkan bahwa strategi pemungutan pajak dan kebijakan fiskal pemerintah mulai membuahkan hasil.

Dalam rincian penerimaan pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memberikan kontribusi signifikan dengan total mencapai Rp243,8 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 21,1 persen. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga mencatatkan pertumbuhan yang positif berkat meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Pertumbuhan ini menjadi sinyal bahwa konsumsi masyarakat tetap terjaga meskipun dalam situasi ekonomi yang tidak menentu.

Meskipun penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tantangan ekonomi global seperti fluktuasi harga komoditas dan inflasi tetap mempengaruhi kinerja pendapatan negara. Tahun 2024 dianggap sebagai tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia, namun pemerintah berhasil menjaga agar penerimaan pajak tetap tumbuh. Ini menunjukkan ketahanan sektor perpajakan dalam menghadapi kondisi pasar yang volatile.

Secara keseluruhan, pendapatan negara untuk tahun 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun atau tumbuh 2,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini lebih tinggi dari target APBN 2024 sebesar Rp2.802,3 triliun. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak tidak sepenuhnya memenuhi target, sektor lain seperti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berhasil melampaui ekspektasi dengan realisasi mencapai Rp579,5 triliun.

Dengan pencapaian penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun dan pertumbuhan positif di tengah tantangan global, tahun 2025 diharapkan akan membawa lebih banyak peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Semua pihak kini diajak untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat basis pendapatan negara demi pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam menjaga pertumbuhan ini akan menjadi fondasi penting bagi perekonomian Indonesia ke depan.

Kementan Minta Pemda Tutup Pasar Hewan Selama 14 Hari Jika Terjadi Kasus PMK

Pada tanggal 5 Januari 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan imbauan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menutup pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah mereka. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat berdampak besar pada kesehatan hewan dan perekonomian peternak.

Kementan menegaskan bahwa penutupan pasar hewan merupakan tindakan preventif yang penting untuk mengendalikan penyebaran PMK. Dalam imbauannya, Kementan meminta agar setiap kasus yang terdeteksi segera ditangani dengan serius. Penutupan pasar diharapkan dapat meminimalisir interaksi antara hewan yang sehat dan terinfeksi, sehingga memperlambat laju penularan penyakit.

Selain penutupan, Kementan juga menginstruksikan agar dilakukan pembersihan dan disinfeksi menyeluruh di area pasar hewan setelah penutupan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada virus yang tersisa di lingkungan pasar, sehingga saat pasar dibuka kembali, risiko penularan dapat diminimalisir. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari protokol kesehatan yang lebih luas untuk menjaga kesehatan hewan ternak.

Menurut prediksi Kementan, puncak kasus PMK diperkirakan akan berlangsung hingga Maret 2025. Dengan demikian, langkah-langkah pencegahan harus dilakukan secara proaktif untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang mungkin terjadi. Kementan berharap agar semua pihak, termasuk peternak dan masyarakat, dapat bekerja sama dalam menjaga kesehatan hewan ternak di Indonesia.

PMK tidak hanya berdampak pada kesehatan hewan tetapi juga pada perekonomian peternak. Penyakit ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi peternak jika tidak ditangani dengan cepat. Penutupan pasar hewan diharapkan dapat melindungi peternak dari kerugian lebih lanjut akibat penyebaran PMK.

Dengan imbauan ini, Kementan menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesehatan hewan ternak dan mendukung kesejahteraan peternak di Indonesia. Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun yang lebih baik dalam pengendalian penyakit hewan, dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Semua pihak kini diajak untuk waspada dan proaktif dalam menangani potensi wabah PMK demi keberlangsungan sektor pertanian dan peternakan di tanah air.

Prioritas Kemendikdasmen 2025: Wajib Belajar 13 Tahun Untuk Pemerataan Akses Pendidikan

Pada tanggal 2 Januari 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan program prioritasnya untuk tahun ini, dengan fokus utama pada penerapan Wajib Belajar 13 Tahun. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang merata mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Wajib Belajar 13 Tahun merupakan kebijakan baru yang menambah satu tahun pendidikan wajib, dimulai dari PAUD untuk anak usia 5-6 tahun. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa program ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pendidikan di Indonesia dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan mewajibkan pendidikan hingga tingkat SMA, pemerintah berharap dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan di seluruh wilayah.

Untuk mendukung program ini, Kemendikdasmen menerima anggaran sebesar Rp 33,5 triliun dari total anggaran pendidikan APBN 2025 yang mencapai Rp 724,2 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai program prioritas lainnya, termasuk penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan peningkatan kesejahteraan guru. Dengan alokasi dana yang cukup besar, diharapkan program Wajib Belajar 13 Tahun dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Salah satu tujuan utama dari Wajib Belajar 13 Tahun adalah pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil dan terbelakang (3T). Program ini akan mencakup penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai serta pelatihan bagi tenaga pendidik. Dengan demikian, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.

Selain fokus pada pemerataan akses pendidikan, Kemendikdasmen juga berkomitmen untuk mengembangkan karakter dan prestasi siswa melalui berbagai program. Ini termasuk penguatan pendidikan karakter dan penyelenggaraan ajang talenta nasional yang melibatkan siswa dari seluruh daerah. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan siswa tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang baik.

Dengan peluncuran program Wajib Belajar 13 Tahun, tahun 2025 diharapkan menjadi titik awal baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui upaya pemerataan akses dan pengembangan karakter siswa, Kemendikdasmen berambisi menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua anak bangsa.

Badai Belum Usai di Korea Selatan, Ajudan Senior Presiden Yoon Suk Yeol Mundur Secara Massal

Pada Rabu, 1 Januari 2025, para ajudan senior Presiden Yoon Suk Yeol mengajukan pengunduran diri massal setelah kontroversi terkait persetujuan penjabat presiden, Choi Sang-mok, untuk mengisi dua lowongan hakim di Mahkamah Konstitusi. Langkah ini diambil sehari setelah kantor kepresidenan menyatakan penyesalannya atas keputusan Choi yang dinilai mengejutkan, karena berpotensi memengaruhi persidangan pemakzulan terhadap Yoon.

Menurut pernyataan kantor kepresidenan, Kepala Staf Yoon, Kepala Kebijakan, Penasihat Keamanan Nasional, serta penasihat khusus urusan luar negeri dan keamanan, beserta semua sekretaris senior lainnya, telah mengajukan pengunduran diri mereka. Meskipun demikian, Choi menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut tidak akan diterima, karena fokus saat ini adalah memperbaiki perekonomian dan menstabilkan negara.

Pengunduran diri ini datang setelah serangkaian ketegangan sebelumnya, di mana para ajudan telah menyatakan niat mereka untuk mundur setelah gagalnya pengumuman darurat militer oleh Yoon pada 3 Desember 2024. Namun, pengunduran diri tersebut belum diterima oleh pihak kepresidenan.

Persetujuan kontroversial Choi untuk mengisi dua posisi kosong di Mahkamah Konstitusi yang mengadili pemakzulan Yoon semakin memicu kritik. Keputusan ini menaikkan jumlah hakim menjadi delapan dari total sembilan anggota, yang akan memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kasus Yoon.

Sementara itu, partai yang berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yoon, mengkritik langkah Choi sebagai keputusan yang “dogmatis” dan kurang melalui proses konsultasi yang matang. Keputusan ini muncul setelah pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang juga menjabat sebagai penjabat presiden setelah Yoon diskors pada 14 Desember 2024.

Saat ini, Presiden Yoon sedang menghadapi penyelidikan atas tuduhan pemberontakan, dan pengadilan distrik Seoul pada 28 Desember 2024 telah memberikan izin penangkapan pertama untuk seorang presiden yang masih menjabat.

Prabowo Menyapa Warga di Bundaran HI Menyambut Malam Tahun Baru 2025

Presiden Prabowo Subianto menyapa antusias warga yang berkumpul di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, menjelang pergantian tahun 2025. Aksi tersebut dilakukan setelah Prabowo menghadiri Rapat Tutup Buku Tahunan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa (31/12/2024).

Prabowo hadir di sekitar Hotel Kempinski di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, dan disambut meriah oleh warga yang ingin bersalaman langsung dengan kepala negara. Tanpa ragu, Prabowo keluar dari sunroof mobilnya, membalas salam warga, serta menyalami tangan mereka satu per satu. “Pak Prabowo, Pak Prabowo!” seru kerumunan yang bersemangat menyambut kehadirannya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo bersama Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen tidak berlaku untuk barang dan jasa yang bukan tergolong mewah. “Untuk barang dan jasa yang tidak tergolong barang mewah, PPN tetap seperti sebelumnya, yaitu sebesar 10 persen,” jelas Prabowo, menekankan bahwa barang-barang kebutuhan pokok tidak akan dikenakan PPN, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, serta jasa pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat atas, seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan rumah mewah. Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus berpihak kepada rakyat dengan menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro-rakyat.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya mengumumkan langkah pengawasan ketat terhadap peredaran petasan dan kembang api jelang malam pergantian tahun 2025. Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyebutkan adanya pemetaan kerawanan potensi gangguan kamtibmas. Polda Metro juga melaksanakan Operasi Lilin Jaya 2024, untuk menjaga keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Dalam operasi ini, pihak kepolisian mengutamakan langkah preventif dan preemptif, serta akan menindak tegas segala ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Cek Fakta: Presiden Prabowo Tunjuk Jokowi Jadi Ketua Umum Gerindra?

Pada tanggal 29 Desember 2024, beredar kabar di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Kabar ini memicu banyak spekulasi dan perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Namun, penting untuk melakukan cek fakta untuk memastikan kebenaran informasi ini.

Klaim tersebut muncul melalui sebuah foto yang menunjukkan Prabowo dan Jokowi dalam sebuah pertemuan. Foto tersebut disebarkan di media sosial dengan narasi yang menyatakan bahwa Prabowo telah menunjuk Jokowi sebagai ketua umum partai. Dalam foto tersebut, keduanya terlihat mengenakan batik dan sedang memberikan keterangan kepada wartawan. Hal ini menyebabkan banyak orang percaya bahwa ada perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan Partai Gerindra.

Setelah melakukan penelusuran, Liputan6.com mengonfirmasi bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto yang beredar sebenarnya diambil dari pertemuan antara Prabowo dan Jokowi pada 6 Desember 2024, di mana mereka membahas isu-isu politik terkini. Dalam konteks ini, tidak ada informasi valid yang mendukung klaim bahwa Jokowi ditunjuk sebagai Ketua Umum Gerindra. Ini menunjukkan pentingnya verifikasi informasi sebelum mempercayainya.

Berita hoaks ini mendapatkan berbagai reaksi dari publik, mulai dari skeptisisme hingga keheranan. Banyak pengguna media sosial yang mempertanyakan keaslian klaim tersebut dan meminta klarifikasi dari sumber resmi. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya cek fakta dalam era informasi digital saat ini, di mana berita palsu dapat dengan mudah menyebar.

Kasus ini menyoroti betapa pentingnya melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar di media sosial. Dengan banyaknya berita palsu yang beredar, masyarakat perlu lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima. Media dan platform sosial juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan literasi media kepada pengguna agar mereka dapat membedakan antara fakta dan hoaks.

Dengan hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim Prabowo menunjuk Jokowi sebagai Ketua Umum Gerindra tidak benar, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi yang tidak terverifikasi. Memastikan kebenaran informasi adalah langkah penting dalam menjaga stabilitas politik dan mencegah kebingungan di kalangan publik. Semua mata kini tertuju pada bagaimana kedua tokoh ini akan melanjutkan hubungan politik mereka ke depan tanpa adanya spekulasi yang menyesatkan.