Tag Archives: Kemendikdasmen

https://solfestofficial.com

Tahun Ajaran 2025/2026: Coding dan AI Jadi Mata Pelajaran Pilihan!

Leave a reply

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pada tahun ajaran 2025/2026, coding dan Artificial Intelligence (AI) akan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membekali generasi muda dengan keterampilan teknologi yang relevan dengan perkembangan zaman. Mu’ti berharap kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai kementerian, terutama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), guna menciptakan generasi yang unggul di bidang teknologi.

“Semoga pelajaran coding dan AI yang mulai diterapkan semester depan bisa mendapat dukungan penuh, terutama dari Ibu Menkomdigi,” ujar Mu’ti dalam acara peluncuran album lagu ‘Kicau’ di Kemendikdasmen, Jakarta, pada Minggu (2/2/2025).

Tujuan Pendidikan Coding dan AI untuk Generasi Unggul

Penerapan coding dan AI di sekolah bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara positif. Menurut Mu’ti, ini adalah bagian dari visi besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Saya berharap kita bisa terus bekerja sama untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga bisa menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif,” tambahnya.

Pelatihan Khusus untuk Guru

Sebagai langkah persiapan, Kemendikdasmen juga akan memberikan pelatihan bagi para guru yang akan mengajar coding dan AI. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa meskipun pembelajaran ini masih menunggu peraturan yang sah, persiapan sudah dilakukan, termasuk pelatihan bagi guru.

“Pelatihan akan dilakukan terutama untuk guru-guru yang akan mengajar. Kami dari Dirjen GTK siap untuk melatih para guru agar siap mengajar materi coding dan AI,” ujarnya.

Latar Belakang Penerapan Coding dan AI di Sekolah

Wacana penerapan mata pelajaran coding dan AI berawal dari pernyataan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan pada November 2024. Dalam rapat tersebut, Gibran menekankan pentingnya memberikan bekal coding kepada siswa SD dan SMP guna mendukung Indonesia dalam meraih visi “Indonesia Emas” di masa depan.

“Kita harus mencetak lebih banyak ahli coding, AI, dan machine learning agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara seperti India,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Kemendikdasmen telah merencanakan penerapan coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan, dimulai pada kelas 4 hingga 6 SD dan SMP. Namun, pelaksanaan mata pelajaran ini akan dilakukan secara bertahap di sekolah-sekolah yang sudah siap, baik dari segi sarana internet maupun perangkat pendukung lainnya.

Kolaborasi Kemendikdasmen dan Kemkomdigi

Pentingnya kolaborasi antara Kemendikdasmen dan Kemenkomdigi dalam menyusun kurikulum coding dan AI juga disoroti. Kemkomdigi diharapkan dapat memberikan masukan agar kurikulum yang disusun aplikatif dan mudah dipahami oleh para siswa.

“Tentu kami akan bekerja sama dengan Kemkomdigi untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan mudah dipahami oleh siswa,” ujar Mu’ti.

Dengan adanya kurikulum coding dan AI ini, diharapkan siswa Indonesia akan memiliki keterampilan digital yang lebih baik dan siap bersaing di era teknologi global.

Prioritas Kemendikdasmen 2025: Wajib Belajar 13 Tahun Untuk Pemerataan Akses Pendidikan

Leave a reply

Pada tanggal 2 Januari 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan program prioritasnya untuk tahun ini, dengan fokus utama pada penerapan Wajib Belajar 13 Tahun. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang merata mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Wajib Belajar 13 Tahun merupakan kebijakan baru yang menambah satu tahun pendidikan wajib, dimulai dari PAUD untuk anak usia 5-6 tahun. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa program ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pendidikan di Indonesia dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan mewajibkan pendidikan hingga tingkat SMA, pemerintah berharap dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan di seluruh wilayah.

Untuk mendukung program ini, Kemendikdasmen menerima anggaran sebesar Rp 33,5 triliun dari total anggaran pendidikan APBN 2025 yang mencapai Rp 724,2 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai program prioritas lainnya, termasuk penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan peningkatan kesejahteraan guru. Dengan alokasi dana yang cukup besar, diharapkan program Wajib Belajar 13 Tahun dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Salah satu tujuan utama dari Wajib Belajar 13 Tahun adalah pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil dan terbelakang (3T). Program ini akan mencakup penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai serta pelatihan bagi tenaga pendidik. Dengan demikian, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.

Selain fokus pada pemerataan akses pendidikan, Kemendikdasmen juga berkomitmen untuk mengembangkan karakter dan prestasi siswa melalui berbagai program. Ini termasuk penguatan pendidikan karakter dan penyelenggaraan ajang talenta nasional yang melibatkan siswa dari seluruh daerah. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan siswa tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang baik.

Dengan peluncuran program Wajib Belajar 13 Tahun, tahun 2025 diharapkan menjadi titik awal baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui upaya pemerataan akses dan pengembangan karakter siswa, Kemendikdasmen berambisi menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua anak bangsa.

Pemerataan Guru Berkualitas: Strategi Pemerintah untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan Nasional

Leave a reply

Pemerintah terus menaruh perhatian besar pada pengadaan dan pemerataan guru berkualitas sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat. Menurut Ferry Maulana Putra, Pelaksana Tugas Direktur Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, redistribusi guru menjadi solusi utama untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik berkualitas.

Tantangan dalam pemerataan ini termasuk minimnya kualifikasi sebagian guru yang ditempatkan di wilayah tertentu. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas pendidikan siswa. Untuk mengatasi masalah tersebut, percepatan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lebih dari 600.000 guru yang belum tersertifikasi akan dilakukan, dengan penekanan pada peningkatan kuota dan memenuhi syarat kelulusan minimal D-4 atau S-1.

Selain itu, program PPG prajabatan bagi calon guru juga akan digalakkan. Program ini mencakup beasiswa satu tahun dengan penempatan langsung sesuai kebutuhan daerah. Dengan langkah ini, diharapkan kualitas guru yang bersertifikat dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih baik di seluruh pelosok negeri.

Dukungan atas upaya ini juga datang dari Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, yang menyoroti pentingnya penyediaan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta fasilitas pendidikan yang merata, terutama untuk daerah terpencil. Hal senada diungkapkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, yang menekankan bahwa semua anak Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan berkualitas, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Pemerintah meluncurkan program seperti Program Indonesia Pintar dan beasiswa untuk mendukung akses pendidikan yang adil. Kesejahteraan guru juga menjadi prioritas, termasuk bagi guru non-ASN. Pemerintah berupaya memastikan guru swasta yang telah diangkat sebagai ASN P3K dapat tetap mengajar di sekolah asal mereka, dengan kebijakan baru yang memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kewajiban mengajar 24 jam per minggu melalui tugas tambahan di luar kelas.

Ketua Umum PGSI, Moh Fatah, menyerukan agar program penyetaraan (inpassing) bagi guru swasta dibuka kembali, sehingga kesejahteraan guru swasta melalui tunjangan profesi dapat meningkat sesuai amanat undang-undang. Selain itu, Fatah mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada guru swasta mulai tahun 2025. Bantuan ini diusulkan sebesar Rp2 juta per bulan selama 13 bulan, termasuk tunjangan hari raya.

PGSI juga berharap agar guru swasta yang telah mengajar minimal tiga tahun di sekolah swasta dapat diberikan afirmasi sebagai ASN P3K dan tetap ditempatkan di sekolah asal. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan motivasi guru swasta untuk mendukung pendidikan nasional yang lebih merata dan berkualitas.