Polemik terkait kebijakan distribusi LPG 3 kg terus menjadi perhatian serius. Dalam perkembangan terbaru, Komisi XII DPR memberikan respons positif terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengaktifkan kembali peran pengecer dalam distribusi LPG 3 kg. Keputusan ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran rantai pasokan bahan bakar gas bersubsidi tersebut ke masyarakat.
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang telah memperhatikan stabilitas distribusi LPG 3 kg. “Komisi XII DPR RI mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan pengecer LPG 3 kg kembali. Langkah ini penting untuk memastikan distribusi yang stabil hingga ke masyarakat,” ujar Bambang di ruang rapat Komisi XII DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).
Bambang juga menekankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan distribusi LPG 3 kg, yang selama ini menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Menurutnya, ke depan, distribusi harus dilakukan dengan lebih tepat sasaran agar tidak ada kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan aliran pasokan yang tersedia.
“Kami mendorong pemerintah untuk segera melakukan perbaikan dalam sistem tata kelola distribusi LPG 3 kg. Hal ini harus lebih tepat sasaran, namun tanpa mengabaikan kelancaran rantai pasokannya untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap tercukupi,” tambah Bambang.
Kebijakan ini muncul setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas langkah-langkah ke depan mengenai distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Bahlil mengungkapkan bahwa arahan dari Presiden Prabowo adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses subsidi tepat sasaran dan menguntungkan masyarakat yang membutuhkan.
“Sejak tadi malam hingga pagi ini, Presiden memberikan arahan yang jelas kepada kami untuk memastikan bahwa distribusi subsidi LPG 3 kg dapat tepat sasaran. Kami bertugas untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Presiden,” ungkap Bahlil kepada wartawan usai pertemuan.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan distribusi LPG 3 kg yang selama ini menjadi sorotan publik dapat lebih terkendali dan memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.