Pada 19 Desember 2024, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, mengungkapkan bahwa PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah mengubah predikat Indonesia menjadi ‘netral’ setelah adanya langkah pemerintah Indonesia yang mentransfer sejumlah napi (narapidana) teroris ke luar negeri. Menurut Pigai, keputusan tersebut menunjukkan perubahan sikap internasional terhadap Indonesia, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan penanganan terorisme di dalam negeri.
Beberapa bulan terakhir, Indonesia mengambil kebijakan untuk mengirim beberapa napi teroris ke negara-negara lain, dengan alasan untuk meminimalisir potensi radikalisasi di penjara Indonesia. Kebijakan ini, meskipun mendapat dukungan dari sebagian kalangan, juga menuai kritik dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional. Pigai menilai bahwa langkah ini membuat Indonesia mendapat sorotan dari dunia internasional, khususnya terkait dengan perlakuan terhadap narapidana dan upaya dalam menangani kasus terorisme.
Pigai juga menambahkan bahwa PBB, yang sebelumnya cukup vokal dalam mengkritik penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kini mulai bersikap lebih ‘netral’. Hal ini berhubungan langsung dengan kebijakan transfer napi teroris tersebut yang dinilai sebagai langkah diplomatis untuk mengurangi dampak buruk terhadap citra Indonesia di mata dunia internasional. Meskipun demikian, Pigai menilai bahwa langkah ini tidak serta-merta menghapus masalah utama terkait penegakan HAM yang masih ada di Indonesia.
Menurut Pigai, kebijakan ini juga dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Pengiriman napi teroris ke luar negeri, meskipun dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi potensi ancaman domestik, bisa berdampak pada pengaruh Indonesia dalam isu-isu HAM dan demokrasi di tingkat internasional. Di sisi lain, negara-negara yang menerima transfer napi tersebut juga mungkin mendapat tekanan dari berbagai kelompok internasional yang mempermasalahkan hal ini.
Pemerintah Indonesia, melalui juru bicara terkait, menanggapi pernyataan Pigai dengan mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil demi alasan keamanan dan untuk memastikan terorisme tidak berkembang lebih lanjut di dalam lembaga pemasyarakatan. Masyarakat Indonesia sendiri terbelah dalam merespons kebijakan tersebut, dengan sebagian mendukung upaya pemerintah dalam menangani terorisme, sementara yang lain mempertanyakan implikasi kebijakan ini terhadap perlindungan HAM.
Pernyataan Pigai ini menyoroti dilema besar yang dihadapi Indonesia dalam menangani terorisme sambil tetap menjaga komitmen terhadap hak asasi manusia. Meskipun ada perubahan dalam sikap PBB terhadap Indonesia, kebijakan transfer napi teroris ini menunjukkan bahwa Indonesia harus tetap menjaga keseimbangan antara menjaga keamanan domestik dan memenuhi standar internasional dalam hal HAM. Dunia internasional akan terus mengawasi langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah Indonesia.
