Tag Archives: Presiden Prabowo Subianto

https://solfestofficial.com

Maruarar Sirait Dorong Evaluasi Pengusaha Lambat di Proyek IKN

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, untuk mengevaluasi para pengusaha yang lambat dalam melanjutkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Maruarar menyoroti banyaknya kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) yang tidak diikuti dengan realisasi pembangunan. “Saya diskusikan dengan Pak Basuki, dan beliau setuju. Para pengusaha yang sudah groundbreaking tapi belum menunjukkan progres pembangunan perlu ditanya dengan baik, apakah mereka masih berkomitmen atau tidak,” ujar Maruarar saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa peninjauan ulang ini penting untuk memastikan kelanjutan proyek sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dinilai perlu agar waktu yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Tidak perlu menunggu terlalu lama, misalnya 1,5 tahun. Tanyakan saja secara langsung satu per satu. Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong gerak cepat, sesuai arahan Presiden Prabowo, agar pihak swasta yang benar-benar serius dapat memimpin investasi di IKN,” lanjutnya.

Maruarar juga menekankan pentingnya memberi tenggat waktu yang jelas bagi para pengusaha. Jika tidak ada keseriusan, kesempatan tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih siap untuk berkontribusi.

“Harus ada batas waktu yang tegas. Kalau tidak ada keseriusan, maka berikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak demikian, prosesnya akan lambat, padahal arahan Presiden Prabowo adalah menyelesaikan semuanya sesuai dengan deadline,” pungkasnya.

Bergabungnya Indonesia di BRICS: Strategi Baru Tingkatkan Daya Tawar Global

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Poppy Sulistyaning Winanti, menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar negara ini di arena internasional, khususnya terhadap negara-negara barat.

“Ini adalah upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi global dan sebagai strategi untuk menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks,” kata Poppy dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa.

Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS juga dipengaruhi oleh keinginan untuk mengantisipasi dampak kebijakan internasional Presiden AS, Donald Trump, yang dinilai sulit diprediksi. Dalam periode kedua kepemimpinannya, kebijakan AS diperkirakan akan menciptakan ketidakpastian yang besar dalam hubungan global.

Meskipun BRICS memiliki potensi untuk menjadi forum ekonomi alternatif melalui badan keuangan seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA), Poppy menyangsikan apakah organisasi ini dapat menggantikan peran besar lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

“Sebagian besar negara masih bergantung pada dolar AS. Jadi, tantangan besar adalah apakah BRICS mampu menyediakan alternatif yang nyata,” ujarnya.

Poppy juga menekankan pentingnya pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, untuk mempertimbangkan potensi dampak domestik dari kebijakan BRICS. Hal ini mencakup reformasi ekonomi domestik dan proses aksesi Indonesia ke dalam OECD yang sedang berlangsung.

“Bergabung di BRICS bukan sekadar simbol. Ada kebutuhan untuk memastikan kebijakan ini selaras dengan kepentingan nasional dan reformasi ekonomi di dalam negeri,” imbuhnya.