Manajemen Pantai Indah Kosambi (PIK) 2, yang dikelola oleh Agung Sedayu Group, memberikan klarifikasi terkait polemik seputar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang. Dalam pernyataannya, pihak PIK 2 menegaskan bahwa proyek tersebut dilakukan di atas lahan bekas hutan lindung mangrove seluas 1.800 hektare. Ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan proyek sangat penting untuk mengurangi kebingungan publik.
Toni, perwakilan manajemen PIK 2, menjelaskan bahwa PSN dan PIK 2 adalah dua entitas yang berbeda. Meskipun PSN merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk rehabilitasi dan peningkatan pariwisata, pembangunan ini didukung sepenuhnya oleh investasi swasta. Penjelasan ini bertujuan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang mungkin terjadi di kalangan masyarakat mengenai hubungan antara kedua proyek tersebut. Ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang jelas dalam proyek-proyek besar.
Dalam penjelasannya, Toni menekankan bahwa semua dana yang digunakan untuk proyek PSN berasal dari investasi swasta, tanpa melibatkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pariwisata di Indonesia. Ini mencerminkan potensi kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Toni juga menjelaskan bahwa proyek PSN tidak merusak hutan mangrove yang ada, melainkan bertujuan untuk merevitalisasi dan memperluas area tersebut. Dari sebelumnya hanya sekitar 91 hektare, revitalisasi ini akan meningkatkan luas hutan mangrove menjadi 515 hektare. Ini menunjukkan bahwa proyek ini berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan sambil tetap mengejar tujuan ekonomi.
Dengan adanya pembangunan PSN di kawasan tersebut, PIK 2 berharap dapat menciptakan sekitar 6.500 lapangan kerja baru dan meningkatkan sektor pariwisata lokal. Toni menyatakan bahwa beberapa restoran dan tenant sudah mulai beroperasi di area PSN, yang menunjukkan dampak positif dari proyek tersebut terhadap ekonomi lokal. Ini mencerminkan harapan bahwa investasi dalam infrastruktur dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar pembangunan PSN dihentikan hingga permasalahan perizinan dan kompensasi diselesaikan. MUI menyoroti adanya kejanggalan yang dialami warga terkait proyek ini. Perbedaan pendapat antara MUI pusat dan MUI Banten mengenai dukungan terhadap PSN menunjukkan kompleksitas isu ini dan perlunya dialog antara semua pihak terkait. Ini mencerminkan tantangan dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pemangku kepentingan.
Dengan penjelasan dari manajemen PIK 2 mengenai polemik seputar PSN, semua pihak kini diajak untuk lebih memahami konteks dan tujuan dari proyek tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam diskusi terbuka sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga setempat. Ini menjadi momen penting bagi semua pihak untuk bekerja sama demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Tangerang.