Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memantau pelaksanaan penilaian kompetensi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) penyandang disabilitas netra, yang dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Competency Test (CACT). Kegiatan ini, yang digelar oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), berlangsung di Assessment and Development Center Kemensos dan menjadi yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa tes ini adalah langkah penting dalam membuka peluang bagi penyandang disabilitas netra dalam mengikuti uji kompetensi. “Ini adalah uji kompetensi yang pertama kali dilakukan di Indonesia, di mana teks langsung diubah menjadi suara,” katanya di Kantor Kemensos, Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (24/12/2024).

Salah satu peserta, Yudi Winarmoko (48), PNS dari Sentra Wyata Guna Bandung, mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat mengikuti ujian dengan lancar. Yudi menilai sistem CACT sangat membantu, dengan tombol dan informasi yang lebih mudah diakses. “Ini pertama kali saya mengikuti tes seperti ini, dan saya merasa bahwa ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas netra juga memiliki kompetensi yang layak,” jelas Yudi, yang sudah mengabdi sebagai PNS selama 17 tahun.

Asesor SDM Aparatur Ahli Muda BKN, Nur Rohmat, menyatakan bahwa penilaian ini bertujuan untuk mengukur kompetensi PNS penyandang disabilitas netra, dan untuk pertama kalinya dilakukan dengan sistem khusus. Ia menjelaskan bahwa soal yang diberikan berbentuk situasional dan tidak berbeda kesulitannya dengan penilaian bagi PNS non-disabilitas. Penyandang disabilitas netra menggunakan headphone dan aplikasi agar suara soal dapat terdengar dengan jelas, sementara peserta lainnya membaca soal secara langsung. Proses ini didukung dengan pendampingan teknis untuk memastikan kelancaran ujian.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas netra memiliki kemampuan yang setara, dan Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberikan akses yang lebih inklusif bagi mereka dalam dunia kerja dan pelayanan publik.