Pada 12 November 2024, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjadi korban pengkhianatan dalam kasus judol yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi). Kasus ini mencuat setelah penyelidikan mengungkapkan bahwa seorang pegawai senior di Komdigi terlibat dalam praktik ilegal yang merugikan kementerian dan Budi Arie secara pribadi. Pengkhianatan ini semakin memperburuk citra lembaga pemerintahan, yang tengah berusaha memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Kasus judol ini melibatkan praktik penyalahgunaan dana yang diduga dilakukan oleh pegawai Komdigi untuk keuntungan pribadi. Modus operandi yang digunakan adalah memanipulasi anggaran proyek-proyek teknologi dan informasi yang dikelola oleh kementerian. Pegawai yang terlibat diduga memiliki hubungan dekat dengan beberapa pihak di luar pemerintahan dan menggunakan posisinya untuk mengakses sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.

Budi Arie Setiadi, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dikabarkan menjadi salah satu korban utama dalam kasus ini. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam praktik tersebut, pengkhianatan ini memberikan dampak serius bagi reputasi dan kredibilitasnya. Beliau menyampaikan rasa kekecewaannya atas kejadian ini dan menegaskan bahwa pihak yang terlibat akan segera dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kasus ini tidak hanya merugikan Budi Arie secara pribadi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan. Beberapa pihak menilai bahwa pengkhianatan dalam tubuh Komdigi dapat memperburuk kondisi birokrasi yang sudah cukup rentan terhadap praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah berjanji akan menindak tegas oknum yang terlibat serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan anggaran di kementerian tersebut.

Kasus pengkhianatan yang melibatkan pegawai Komdigi ini menjadi pelajaran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat melakukan reformasi dan pengawasan yang lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali, sekaligus memulihkan citra positif yang telah tercoreng.