Tag Archives: Indonesia

Indonesia Dan Amerika Serikat Tandatangani MOU Transformasi Kesehatan

Pada 24 November 2024, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk memperkuat kerja sama di sektor kesehatan. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan Indonesia, serta Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, dalam upaya mempercepat transformasi sektor kesehatan di Indonesia. MOU ini mencakup berbagai aspek mulai dari pengembangan infrastruktur kesehatan hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang medis. Kedua negara berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu poin utama dari MOU ini adalah fokus pada pengembangan teknologi dan inovasi dalam sektor kesehatan. Kedua negara sepakat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam hal pemanfaatan teknologi canggih, seperti telemedicine, analisis data kesehatan, dan penggunaan AI (artificial intelligence) dalam diagnosis dan perawatan. Dengan adanya kolaborasi ini, Indonesia diharapkan bisa meningkatkan sistem kesehatan nasional, menjangkau daerah-daerah terpencil, dan mempercepat distribusi layanan kesehatan yang lebih efisien.

Selain teknologi, MOU ini juga menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam sektor kesehatan. Amerika Serikat akan memberikan pelatihan bagi tenaga medis Indonesia, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, untuk mengadopsi praktik terbaik global dan menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks. Program pertukaran tenaga ahli dan pelatihan profesional di bidang kesehatan juga akan menjadi bagian dari kolaborasi ini, dengan tujuan mencetak generasi tenaga medis yang lebih terampil.

Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan di Indonesia akan semakin merata, terutama di daerah-daerah yang selama ini kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Program ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), di mana setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Penandatanganan MOU antara Indonesia dan Amerika Serikat pada 24 November 2024 menjadi tonggak penting dalam kerja sama kesehatan kedua negara. Dengan fokus pada transformasi melalui teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan peningkatan akses kesehatan, kerja sama ini diharapkan membawa dampak positif yang besar bagi sistem kesehatan Indonesia. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk menghadapi tantangan kesehatan global dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kedua negara.

Presiden Prabowo Lanjut Ke Abu Dhabi Usai Dari London Dengan Dikawal 4 Pesawat Tempur PEA

Setelah menyelesaikan kunjungan resmi di London, Inggris, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan diplomatiknya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi internasional untuk mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah dan Eropa. Di London, Prabowo melakukan berbagai pertemuan penting dengan pejabat tinggi Inggris, sebelum melanjutkan misi pentingnya ke Abu Dhabi, yang juga menjadi salah satu mitra strategis Indonesia.

Menariknya, perjalanan Presiden Prabowo kali ini mendapatkan pengamanan yang luar biasa ketat. Selama perjalanan dari London menuju Abu Dhabi, Presiden dikawal oleh empat pesawat tempur dari Pengawal Eksekutif Angkatan Udara (PEA). Langkah ini menunjukkan tingkat pengamanan tinggi yang diberikan kepada kepala negara Indonesia dalam perjalanan dinas ke luar negeri. Pengawalan pesawat tempur ini juga mencerminkan pentingnya misi diplomatik yang diemban oleh Prabowo dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Selama berada di Abu Dhabi, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan pemimpin UEA dan pengusaha-pengusaha terkemuka. Fokus utama kunjungan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan investasi, mengingat pentingnya hubungan strategis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Selain itu, agenda kunjungan juga mencakup pembahasan mengenai peluang investasi di sektor-sektor kunci Indonesia.

Kunjungan Presiden Prabowo ini mendapat perhatian besar dari berbagai kalangan, baik dalam negeri maupun internasional. Pengamat politik berharap bahwa langkah ini akan membawa dampak positif bagi hubungan bilateral Indonesia dengan UEA serta membuka peluang baru di berbagai sektor. Dengan pengawalan ketat dan rangkaian agenda diplomatik yang padat, kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di kawasan Timur Tengah dan mempererat kerjasama dengan negara-negara besar.

Kritik Terhadap Perubahan Kurikulum Pendidikan yang Tidak Matang Di Indonesia

Pada 21 November 2024, perdebatan tentang perubahan kurikulum pendidikan kembali mencuat setelah sejumlah pihak mengkritik kebijakan pendidikan yang dinilai sering berganti-ganti tanpa persiapan yang matang. Menurut berbagai kalangan pendidikan, pembaruan kurikulum yang terjadi secara cepat tanpa kajian yang mendalam justru berisiko menjadikan siswa dan guru sebagai “kelinci percobaan”. Hal ini dianggap membingungkan bagi para pengajar dan peserta didik yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang tidak terencana dengan baik.

Para pendidik menyoroti dampak buruk dari perubahan kurikulum yang terlalu sering. Para siswa merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang tidak konsisten, sementara guru terpaksa beradaptasi dengan materi yang selalu berganti. Akibatnya, kualitas pembelajaran menjadi terganggu, dan tujuan pendidikan yang seharusnya dapat mempersiapkan generasi masa depan malah terhambat. Pengajaran yang tidak stabil ini menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di lingkungan pendidikan.

Sejumlah pakar pendidikan menegaskan bahwa setiap perubahan kurikulum seharusnya direncanakan dengan lebih matang dan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, tenaga pengajar, hingga orang tua dan masyarakat. Jika kurikulum dirancang dengan baik dan diterapkan secara bertahap, maka siswa dan guru akan dapat lebih mudah beradaptasi dan memperoleh manfaat dari sistem pendidikan yang baru. Perubahan yang tidak terukur hanya akan menyebabkan kerugian jangka panjang bagi dunia pendidikan Indonesia.

Buruh Protes Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Berikut Daftar Tuntutannya!

Jakarta – Para buruh di Indonesia melakukan aksi protes terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Aksi ini diikuti oleh ribuan pekerja dari berbagai sektor yang menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan tersebut, yang mereka anggap akan semakin memberatkan daya beli masyarakat, terutama kalangan pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah.

Para buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja menyampaikan berbagai tuntutan terkait kebijakan kenaikan PPN. Mereka menuntut agar pemerintah menunda penerapan tarif PPN baru tersebut, mengingat dampaknya yang cukup besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, buruh juga meminta agar pemerintah fokus pada kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti peningkatan upah yang sesuai dengan inflasi dan pengurangan beban hidup.

Menurut buruh, kenaikan PPN 12 persen akan menyebabkan harga barang dan jasa semakin mahal, yang akan langsung berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok. Beberapa sektor yang sangat dipengaruhi antara lain bahan pangan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Buruh menganggap kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat kecil dan hanya akan memperburuk ketimpangan sosial yang ada.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan penjelasan bahwa kenaikan PPN ini bertujuan untuk memperbaiki defisit anggaran dan mendukung pembiayaan program pembangunan nasional. Namun, mereka juga menjelaskan akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk serikat buruh, untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Meski pemerintah sudah memberikan penjelasan, aksi protes buruh diperkirakan akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka dipertimbangkan lebih lanjut. Buruh berencana menggelar lebih banyak demonstrasi untuk menuntut perhatian serius terhadap kebijakan ekonomi yang mereka anggap merugikan kelas pekerja.

Upaya Kabupaten Penajam Mengimplementasikan Pendidikan Digital

Pada 17 November 2024, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengumumkan langkah strategis untuk mengembangkan pendidikan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi dalam menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan efisien. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, Kabupaten Penajam berupaya agar siswa di daerah tersebut dapat mengakses materi pendidikan yang berkualitas tanpa terbatas oleh jarak atau fasilitas.

Sebagai langkah awal, pemerintah daerah fokus pada pembangunan dan penguatan infrastruktur digital di sekolah-sekolah. Program ini mencakup pemasangan akses internet cepat, penyediaan perangkat digital, dan pelatihan untuk tenaga pendidik agar mereka dapat mengoperasikan teknologi dengan baik. Selain itu, pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis digital juga menjadi prioritas utama untuk mempermudah akses materi ajar dan meningkatkan interaksi antara siswa dan guru.

Pemerintah Kabupaten Penajam juga menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi dan lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan implementasi program ini. Beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi dan telekomunikasi memberikan dukungan berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran digital. Kolaborasi ini bertujuan agar pendidikan di Kabupaten Penajam dapat lebih adaptif dengan kemajuan teknologi global.

Dengan implementasi pendidikan berbasis digital ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Penajam dapat meningkat secara signifikan. Melalui pemanfaatan teknologi, diharapkan setiap siswa dapat memperoleh pembelajaran yang lebih menarik, fleksibel, dan efektif. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menyiapkan generasi muda Kabupaten Penajam agar siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin digital.

Wamenaker Sambangi Pabrik Sritex Pastikan Tidak Ada PHK

Pada 16 November 2024, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, melakukan kunjungan kerja ke pabrik Sritex di Solo, Jawa Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi pabrik dan memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di tengah tantangan ekonomi global. Kunjungan ini menjadi perhatian publik karena Sritex, sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, memiliki banyak karyawan dan berperan penting dalam perekonomian lokal.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker menyampaikan bahwa perusahaan seperti Sritex sangat penting bagi kestabilan ketenagakerjaan di Indonesia. Menurutnya, meskipun ada dampak dari fluktuasi ekonomi global, Sritex telah memastikan bahwa tidak ada PHK yang terjadi. Sritex, yang dikenal dengan produk tekstil dan produk turunan lainnya, berkomitmen untuk menjaga stabilitas tenaga kerja dan menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi para karyawan.

Immanuel Ebenezer juga menyampaikan bahwa Sritex menghadapi tantangan ekonomi dengan strategi efisiensi dan inovasi. Perusahaan ini terus berusaha mengoptimalkan proses produksi tanpa harus mengorbankan kesejahteraan karyawan. Manajemen Sritex berfokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas produk yang bisa bersaing di pasar global, yang diharapkan dapat mendukung keberlanjutan perusahaan dan menyelamatkan lapangan kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenaker juga menyampaikan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia secara umum masih terkendali dengan baik. Meskipun dunia usaha menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kenaikan biaya produksi dan ketidakpastian pasar internasional, sektor manufaktur seperti tekstil tetap menjadi salah satu sektor yang cukup stabil. Pemerintah juga terus berkomunikasi dengan berbagai sektor industri untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, berkomitmen untuk melindungi hak-hak tenaga kerja di Indonesia, termasuk dalam sektor yang terimbas ketegangan ekonomi global. Pemerintah terus mendorong sektor swasta, termasuk industri tekstil, untuk mempertahankan daya saing tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja. Selain itu, pemerintah juga mengimbau perusahaan-perusahaan untuk berinovasi dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Kunjungan Wamenaker ini juga menunjukkan bagaimana Sritex telah berperan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam hal kesejahteraan pekerja. Dengan mempertahankan komitmen untuk tidak melakukan PHK dan terus beroperasi secara efisien, Sritex menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam menghadapi tantangan ekonomi global tanpa harus mengorbankan tenaga kerja. Sritex juga berusaha menjaga hubungan baik dengan serikat pekerja dan memastikan dialog yang konstruktif dengan semua pihak terkait.

Ahli Usulkan Pendekatan Kapabilitas Digunakan Pada Sektor Pendidikan

Pada 15 November 2024, sejumlah ahli pendidikan mengusulkan agar pendekatan kapabilitas diterapkan untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini, yang pertama kali dikembangkan oleh ekonom Amartya Sen, berfokus pada pengembangan kemampuan individu untuk mencapai potensi penuh mereka, bukan hanya pada hasil pendidikan semata. Menurut para ahli, metode ini dapat memperbaiki sistem pendidikan yang ada dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar siswa dan pengembangan keterampilan hidup yang lebih luas.

Para ahli menilai bahwa pendekatan kapabilitas akan memungkinkan pendidikan untuk lebih inklusif dan berbasis pada kemampuan siswa untuk mengakses peluang, bukan hanya pada keterampilan akademik. Misalnya, pendekatan ini dapat mengintegrasikan pendidikan yang mendukung kesehatan mental, kebebasan berpendapat, serta kesempatan kerja yang setara, yang selama ini sering terabaikan dalam kurikulum yang lebih fokus pada pengujian hasil belajar. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi alat untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Meskipun konsep ini menjanjikan, tantangan implementasinya tidak kecil. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk mengubah kurikulum, pelatihan guru, dan fasilitas pendidikan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masing-masing siswa. Selain itu, pendanaan yang memadai juga diperlukan untuk mendukung program ini agar dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kolaborasi untuk Menyongsong Masa Depan Pendidikan Digital Di Indonesia

Pada 13 November 2024, sejumlah pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi, mengumumkan kerjasama untuk memaksimalkan digitalisasi pendidikan di Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini diambil mengingat pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, serta kebutuhan untuk mempersiapkan generasi muda yang kompeten di era digital.

Salah satu fokus utama dari kerjasama ini adalah penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai di sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil. Melalui penyediaan perangkat digital, internet cepat, dan platform pembelajaran daring, pendidikan dapat diakses dengan lebih merata. Infrastruktur ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital antara wilayah urban dan rural, serta memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang.

Selain infrastruktur, kerjasama ini juga melibatkan pengembangan platform pembelajaran digital yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Platform ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dengan materi yang interaktif, tugas-tugas daring, serta evaluasi yang lebih transparan dan objektif. Dengan adanya platform ini, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih fleksibel, sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing.

Agar digitalisasi pendidikan berjalan dengan efektif, penting untuk memberikan pelatihan kepada para guru. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi digital sebagai alat bantu mengajar. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan guru dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam metode pengajaran mereka, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman.

Kerjasama ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pendidikan, perusahaan teknologi, hingga organisasi masyarakat sipil. Setiap pihak memiliki peran penting dalam menyukseskan digitalisasi pendidikan. Pemerintah menyediakan kebijakan dan anggaran, perusahaan teknologi menyediakan perangkat dan platform, sementara lembaga pendidikan dan masyarakat mendukung implementasi di lapangan. Dengan sinergi yang solid, diharapkan pendidikan Indonesia dapat terus berkembang dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global.

Dengan kerjasama ini, Indonesia berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan terhubung secara digital. Melalui pemanfaatan teknologi, pendidikan tidak hanya akan lebih mudah diakses, tetapi juga lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin mengandalkan keterampilan digital. Dengan demikian, digitalisasi pendidikan akan membuka peluang bagi seluruh siswa, tanpa terkecuali, untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang dapat membekali mereka dengan kemampuan untuk bersaing di dunia yang semakin terhubung.

Mantan Menteri Budi Arie Jadi Korban Pengkhianatan Pegawai Komdigi Dalam Kasus Judol

Pada 12 November 2024, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjadi korban pengkhianatan dalam kasus judol yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi). Kasus ini mencuat setelah penyelidikan mengungkapkan bahwa seorang pegawai senior di Komdigi terlibat dalam praktik ilegal yang merugikan kementerian dan Budi Arie secara pribadi. Pengkhianatan ini semakin memperburuk citra lembaga pemerintahan, yang tengah berusaha memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Kasus judol ini melibatkan praktik penyalahgunaan dana yang diduga dilakukan oleh pegawai Komdigi untuk keuntungan pribadi. Modus operandi yang digunakan adalah memanipulasi anggaran proyek-proyek teknologi dan informasi yang dikelola oleh kementerian. Pegawai yang terlibat diduga memiliki hubungan dekat dengan beberapa pihak di luar pemerintahan dan menggunakan posisinya untuk mengakses sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.

Budi Arie Setiadi, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dikabarkan menjadi salah satu korban utama dalam kasus ini. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam praktik tersebut, pengkhianatan ini memberikan dampak serius bagi reputasi dan kredibilitasnya. Beliau menyampaikan rasa kekecewaannya atas kejadian ini dan menegaskan bahwa pihak yang terlibat akan segera dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kasus ini tidak hanya merugikan Budi Arie secara pribadi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan. Beberapa pihak menilai bahwa pengkhianatan dalam tubuh Komdigi dapat memperburuk kondisi birokrasi yang sudah cukup rentan terhadap praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah berjanji akan menindak tegas oknum yang terlibat serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan anggaran di kementerian tersebut.

Kasus pengkhianatan yang melibatkan pegawai Komdigi ini menjadi pelajaran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat melakukan reformasi dan pengawasan yang lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali, sekaligus memulihkan citra positif yang telah tercoreng.

Wanti-Wanti Pakar Pendidikan Jatim Sebaiknya UN Tidak Diadakan Kembali

Pada 11 November 2024, sejumlah pakar pendidikan di Jawa Timur memberikan peringatan terkait kemungkinan diadakannya Ujian Nasional (UN) kembali di Indonesia. Menurut mereka, UN yang pernah dihentikan pada tahun 2020 akibat pandemi, sebaiknya tidak diputuskan untuk dilanjutkan. Mereka berpendapat bahwa ada cara yang lebih efektif untuk mengukur kompetensi siswa tanpa harus membebani mereka dengan ujian yang bersifat standar tersebut.

Pakar pendidikan dari berbagai universitas di Jawa Timur menyuarakan pendapat mereka tentang keputusan pemerintah yang berencana menghidupkan kembali Ujian Nasional pada 2025. Mereka menilai bahwa sistem penilaian lain, seperti asesmen berbasis kompetensi, lebih relevan dengan perkembangan zaman. “Ujian Nasional seharusnya tidak kembali diadakan karena sudah banyak bukti bahwa sistem ini tidak efektif dalam mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh,” ujar salah satu pakar pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya, Dr. Anita Ramadhan. Ia juga mengingatkan bahwa UN seringkali menambah tekanan psikologis pada siswa.

Beberapa pakar mengusulkan agar fokus evaluasi pendidikan bergeser ke penilaian berbasis kompetensi, yang lebih mengutamakan proses belajar dan pengembangan keterampilan. Selain itu, asesmen berbasis portofolio yang memantau perkembangan siswa secara berkala dinilai lebih tepat untuk menggambarkan kemampuan mereka secara utuh. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi siswa untuk lebih kreatif dan tidak hanya terfokus pada ujian akhir yang menegangkan.

Meskipun pemerintah masih mempertimbangkan keputusan mengenai UN, banyak yang berharap agar sistem pendidikan ke depan lebih menekankan pada pembelajaran holistik. Jika diterapkan, pendekatan asesmen berbasis kompetensi diyakini akan membawa perubahan besar dalam kualitas pendidikan Indonesia, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa.