Kementerian Agama (Kemenag) berencana mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi, Nina Indriana, setelah mendapat protes dari ratusan pelajarnya. “Dari sudut pandang Kemenag, ini menjadi catatan penting. Di tingkat pimpinan, evaluasi bisa dilakukan,” ujar Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Bekasi, Mohammad Agung Istiqlal, saat dikonfirmasi pada Selasa (18/2/2025).

Agung mengaku terkejut mendengar bahwa ratusan siswa MAN 2 Kota Bekasi menggelar aksi demonstrasi terhadap kepala sekolahnya sendiri. Namun, ia memahami bahwa para pelajar memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi mereka. “Anak-anak zaman sekarang luar biasa, terutama di era digital. Mereka tahu bagaimana menyuarakan hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk menyampaikan pendapat langsung kepada kepala madrasah,” kata Agung.

Tuntutan Pelajar: Transparansi dan Perbaikan Fasilitas

Agung menekankan bahwa pihak sekolah harus mendengarkan suara para pelajar. Ia berharap aspirasi yang mereka sampaikan, seperti transparansi dana sekolah dan peningkatan fasilitas, bisa diwujudkan. “Mereka memiliki hak untuk didengar, dan jika memungkinkan, tuntutan mereka harus direalisasikan karena ini menyangkut lingkungan belajar mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Nina Indriana menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatannya jika memang diperlukan. “Saya akan mengikuti keputusan pimpinan. Jika ditugaskan di tempat lain atau dipindahkan, saya siap,” ujar Nina saat ditemui di MAN 2 Kota Bekasi, Mustika Jaya.

Sebelumnya, pada Senin (17/2/2025), sebanyak 850 pelajar MAN 2 Kota Bekasi menggelar aksi protes secara damai saat apel pagi di halaman sekolah. Seorang siswa berinisial J menyebut bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Nina yang dianggap merugikan mereka.

Kebijakan Kontroversial: Upah Pembina Ekstrakurikuler dan Biaya Wisuda

Salah satu keluhan utama siswa adalah kebijakan kepala sekolah yang tidak memberikan upah bulanan kepada pembina ekstrakurikuler. Akibatnya, para siswa terpaksa mengumpulkan uang dari kantong pribadi mereka untuk membayar gaji pelatih ekstrakurikuler.

“Anak-anak yang ikut ekskul harus cari cara sendiri, entah menalangi dengan uang pribadi atau patungan, supaya bisa membayar pelatih,” ungkap J.

Selain itu, kebijakan terkait biaya wisuda juga menjadi sorotan. Para siswa kelas XII diwajibkan membayar lebih dari Rp 1 juta hanya untuk mengikuti acara wisuda, yang dianggap memberatkan. “Biaya sebesar itu terlalu mahal, tapi sekolah tetap memaksa kami membayar,” tambah J.

Fasilitas Sekolah Dinilai Tak Memadai

Selain masalah finansial, para siswa juga menyoroti fasilitas sekolah yang dianggap tidak sesuai dengan janji awal kepala sekolah. Saat pertama menjabat pada 2023, Nina sempat berjanji untuk meningkatkan fasilitas seperti kamar mandi, sistem absensi fingerprint, dan pemasangan kamera CCTV. Namun, para pelajar merasa bahwa fasilitas yang ada tidak memberikan manfaat yang maksimal.

“Toilet, misalnya. Banyak keran yang rusak, gayung sering hilang, dan penutup toilet duduk patah. Ini seharusnya diperbaiki agar kami lebih nyaman di sekolah,” jelas J.

Karena berbagai permasalahan ini, para pelajar menuntut agar Nina Indriana segera mundur dari jabatannya. Saat ini, Kementerian Agama Kota Bekasi tengah mempertimbangkan tuntutan tersebut dan mendengarkan langsung aspirasi dari para siswa.

“Kami ingin Ibu Nina turun dari jabatannya atau diganti dengan kepala sekolah yang lebih peduli terhadap siswa,” tegas J.

Hingga kini, evaluasi dari Kemenag masih berlangsung. Keputusan terkait nasib kepemimpinan MAN 2 Kota Bekasi akan ditentukan setelah proses pemeriksaan dan pertimbangan lebih lanjut.