Tag Archives: Sekolah Negeri

https://solfestofficial.com

Dorongan Transformasi Pendidikan Gorontalo: Tingkatkan Kualitas, Hilangkan Label Sekolah Unggulan

Ketua Dewan Pendidikan Kota Gorontalo, Prof. Dr. Sarson Pomalato, mengimbau pemerintah untuk fokus pada peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang, khususnya di Provinsi Gorontalo. Langkah ini dinilai penting agar distribusi siswa di setiap sekolah menjadi lebih merata. Menurutnya, apabila upaya ini dijalankan dengan baik, persoalan dalam penerimaan siswa baru dapat diminimalkan.

Sarson menyambut baik rencana pemerintah pusat untuk mengubah sistem penerimaan siswa dari zonasi menjadi berbasis domisili mulai tahun 2025. Ia menilai sistem zonasi yang telah diterapkan selama beberapa tahun terakhir sering menuai keluhan dari masyarakat.

“Namun, yang terpenting bukan pada perubahan sistemnya, melainkan bagaimana kita memperbaiki mutu sekolah dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Jika kualitas setiap sekolah merata, istilah seperti sekolah unggulan atau favorit tidak lagi relevan,” jelas Sarson pada Senin (27/01/2025).

Sarson menegaskan pentingnya menghapus label sekolah unggulan atau favorit, karena hal ini memicu ketimpangan dalam preferensi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Ia menilai bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas semua sekolah, terutama sekolah negeri, agar memiliki standar pelayanan minimum yang sesuai.

“Tugas utama pemerintah adalah memastikan semua sekolah memiliki kualitas yang merata, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar. Jika ini diperbaiki, sistem penerimaan siswa baru, apa pun bentuknya, tidak akan menjadi masalah,” tutupnya.

Lestari Moerdijat Dorong Reformasi PPDB Demi Pendidikan yang Lebih Transparan dan Merata

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya perbaikan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memastikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara. Ia menekankan bahwa persiapan menuju tahun ajaran baru harus dilakukan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Proses penerimaan peserta didik baru harus disiapkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan,” ujar Lestari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Lestari berharap skema baru PPDB yang dirancang pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kerap terjadi setiap tahun. Salah satu masalah yang sering muncul adalah fenomena pindah alamat kartu keluarga demi memperoleh akses ke sekolah favorit.

Ia juga menyoroti belum meratanya distribusi sekolah negeri, yang mengakibatkan banyak calon siswa terlempar dari zonasi mereka. Di sisi lain, terdapat sejumlah sekolah yang kekurangan siswa, sehingga menciptakan ketidakseimbangan.

Masalah-masalah ini juga membuka celah untuk praktik tidak sehat, seperti jual beli kursi, pungutan liar (pungli), hingga siswa titipan dari pejabat atau tokoh masyarakat.

Lestari mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan proses PPDB tahun ini lebih transparan dan adil. Menurutnya, transparansi adalah langkah penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan menciptakan generasi penerus yang unggul.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, juga telah menyampaikan skema baru PPDB kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (17/1). Namun, skema tersebut belum sempat dibahas lebih lanjut karena pertemuan difokuskan pada program “Makan Bergizi Gratis.” Abdul Mu’ti berharap skema baru ini segera disepakati agar ada cukup waktu untuk melakukan sosialisasi kepada penyelenggara PPDB dan para orang tua.

Reformasi dalam pelaksanaan PPDB menjadi langkah penting untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berintegritas.