Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Poppy Sulistyaning Winanti, menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar negara ini di arena internasional, khususnya terhadap negara-negara barat.

“Ini adalah upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi global dan sebagai strategi untuk menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks,” kata Poppy dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa.

Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS juga dipengaruhi oleh keinginan untuk mengantisipasi dampak kebijakan internasional Presiden AS, Donald Trump, yang dinilai sulit diprediksi. Dalam periode kedua kepemimpinannya, kebijakan AS diperkirakan akan menciptakan ketidakpastian yang besar dalam hubungan global.

Meskipun BRICS memiliki potensi untuk menjadi forum ekonomi alternatif melalui badan keuangan seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA), Poppy menyangsikan apakah organisasi ini dapat menggantikan peran besar lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

“Sebagian besar negara masih bergantung pada dolar AS. Jadi, tantangan besar adalah apakah BRICS mampu menyediakan alternatif yang nyata,” ujarnya.

Poppy juga menekankan pentingnya pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, untuk mempertimbangkan potensi dampak domestik dari kebijakan BRICS. Hal ini mencakup reformasi ekonomi domestik dan proses aksesi Indonesia ke dalam OECD yang sedang berlangsung.

“Bergabung di BRICS bukan sekadar simbol. Ada kebutuhan untuk memastikan kebijakan ini selaras dengan kepentingan nasional dan reformasi ekonomi di dalam negeri,” imbuhnya.