Tag Archives: Pendidikan

Dompet Dhuafa Bantu Teman Tuli, 1.120 Al-Qur’an Isyarat Disalurkan di Riau

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah penyandang tuli di Indonesia mencapai sekitar 4,9 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 4,5 juta orang beragama Islam, yang memiliki kewajiban untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Namun, keterbatasan akses terhadap literatur keagamaan sering kali menjadi hambatan bagi komunitas tuli dalam memahami ajaran Islam secara mendalam.

Menjawab tantangan tersebut, Dompet Dhuafa berkolaborasi dengan ESQ Kemanusiaan menyalurkan sebanyak 1.120 eksemplar Al-Quran Isyarat di Provinsi Riau. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penyandang tuli dalam memahami dan membaca kitab suci dengan cara yang lebih inklusif.

Mendistribusikan Al-Quran Isyarat ke Sekolah Luar Biasa

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan hak beribadah yang setara bagi semua kalangan, penyaluran Al-Quran Isyarat ini dilakukan di 16 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Pekanbaru. Acara utama berlangsung di SLB Pembina, Riau, pada Rabu (12/2/2025). Program ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat C, yang menegaskan bahwa setiap individu difabel memiliki hak untuk mengakses literatur keagamaan sesuai kebutuhan mereka.

Kolaborasi dan Dukungan Berbagai Pihak

Hendi Mardika, Pimpinan Dompet Dhuafa Riau, mengungkapkan bahwa program ini dapat terlaksana berkat dana donasi yang dihimpun melalui layanan mobile banking Byond dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, ESQ Kemanusiaan turut memainkan peran penting dalam proses distribusi serta memberikan bimbingan bagi peserta pelatihan.

“Kami berharap distribusi Al-Quran Isyarat ini bisa membantu saudara-saudara kita yang tuli dalam memahami Al-Quran, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Ke depan, Dompet Dhuafa akan terus memperluas cakupan program ini agar semakin banyak komunitas yang terbantu,” ujar Hendi dalam keterangan resminya, Minggu (23/2/2025).

Inisiatif ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, Dompet Dhuafa telah menyalurkan 500 eksemplar Al-Quran Isyarat di wilayah Jabodetabek. Selain distribusi kitab suci, program ini juga mencakup pelatihan bagi guru SLB, relawan tuli, orang tua, dan guru agama agar mereka dapat memahami metode pembelajaran Al-Quran Isyarat dengan lebih baik.

Pelatihan Membaca Al-Quran Isyarat

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, tepatnya pada 12-13 Februari 2025, memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mempelajari teknik membaca Al-Quran dengan bahasa isyarat. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta yang memenuhi kriteria akan diberikan sertifikasi resmi.

Hera Firmansyah, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Riau, menyatakan apresiasinya terhadap program ini. Ia menegaskan bahwa literasi keagamaan harus dapat diakses oleh semua umat Muslim, termasuk komunitas tuli.

“Setiap Muslim memiliki hak yang sama untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Kami siap berkolaborasi agar inisiatif seperti ini bisa berkembang lebih luas di Riau dan daerah lainnya,” tuturnya.

Sementara itu, Reny Sriyanti, seorang guru di SLB Pembina Pekanbaru, mengungkapkan bahwa metode pembelajaran yang selama ini digunakan, yaitu verbal oral atau gerakan mulut, kurang efektif bagi murid tuli dengan gangguan pendengaran total. Kehadiran Al-Quran Isyarat menjadi solusi agar mereka bisa belajar dengan cara yang lebih sesuai.

“Sebelumnya, kami hanya mengandalkan metode verbal, yang sulit bagi anak-anak tuli karena bukan bahasa utama mereka. Pelatihan ini memberikan pengalaman baru dan sangat membantu dalam proses pengajaran,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, para pengajar di SLB Pembina Pekanbaru berencana menerapkan metode pembelajaran Al-Quran Isyarat dua kali dalam seminggu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Antusiasme Komunitas Tuli terhadap Program Ini

Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Riau, Annela Rahma Syahrul, menyatakan rasa syukur dan kegembiraannya atas inisiatif ini. Menurutnya, program ini adalah terobosan besar bagi komunitas tuli di Indonesia.

“Alhamdulillah, ini adalah pengalaman berharga bagi kami. Dengan adanya pelatihan ini, kami bisa menyebarluaskan metode membaca Al-Quran Isyarat kepada lebih banyak teman-teman tuli di komunitas,” ujar Annela.

Selain sesi teori, para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk langsung mempraktikkan pembacaan Al-Quran Isyarat bersama murid-murid SLB dan berbagai pihak terkait pada Jumat (14/2/2025). Program ini akan terus berlanjut selama tiga bulan ke depan, dengan pendampingan dari ESQ Kemanusiaan untuk memastikan efektivitas pembelajaran.

Langkah Menuju Inklusi yang Lebih Luas

Program ini diharapkan menjadi titik awal bagi perluasan akses pendidikan keagamaan bagi penyandang tuli di seluruh Indonesia. Dengan dukungan berbagai pihak—mulai dari komunitas, lembaga pendidikan, hingga pemerintah—metode pembelajaran berbasis bahasa isyarat dapat diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar distribusi kitab suci, inisiatif ini menjadi simbol bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalankan ibadahnya.

Kaum Terdidik dan Kemerdekaan Indonesia: Peran yang Tak Terlupakan

Leave a reply

Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga lahir dari semangat pendidikan dan kesadaran kolektif masyarakat. Perjuangan kemerdekaan telah dibangun oleh gelombang pemikiran kritis dan kepedulian yang mendalam dari berbagai lapisan masyarakat, yang menyadari bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.

Sejarah mencatat bahwa perlawanan terhadap penjajahan dilakukan melalui berbagai pendekatan. Tidak hanya melalui pertempuran di medan perang, gerakan sosial dan ideologi yang lahir dari pendidikan tinggi memainkan peran krusial. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara membuktikan bahwa wawasan dan pemikiran kritis dapat menginspirasi rakyat untuk bersatu melawan penjajahan. Mereka dengan gigih menyebarkan gagasan nasionalisme yang menekankan pentingnya persatuan dan gotong royong demi mencapai cita-cita kemerdekaan.

Pendidikan telah menjadi kunci utama dalam membentuk karakter bangsa. Dengan semakin banyaknya sekolah yang dibuka sejak era politik etis, generasi muda Indonesia tumbuh dengan pemahaman mendalam mengenai hak, kewajiban, dan arti sebuah negara merdeka. Para intelektual dan pelopor pergerakan menggunakan pendidikan sebagai alat untuk membuka mata rakyat terhadap pentingnya kedaulatan dan keadilan sosial. Hal ini tidak hanya menguatkan mental perlawanan terhadap kekuasaan asing, tetapi juga membangun fondasi bagi sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Selain itu, organisasi-organisasi nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia turut berperan sebagai wadah bagi para terpelajar dan tokoh masyarakat untuk menggalang dukungan. Lewat pertemuan, diskusi, dan penerbitan surat kabar, mereka menyebarkan ide-ide progresif yang kemudian menjadi semangat perjuangan di kalangan rakyat. Momentum seperti Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menjadi simbol penting persatuan, di mana para pemuda dari berbagai daerah bersatu untuk mengukuhkan tekad melawan penjajahan.

Tidak kalah penting, media massa juga berperan strategis dalam menyebarkan semangat nasionalisme. Melalui artikel, opini, dan pemberitaan, surat kabar serta majalah membantu membangun kesadaran akan pentingnya merdeka, sekaligus menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Media yang berkembang pesat pada masa itu berperan sebagai penghubung antara ideologi nasional dan realitas kehidupan sehari-hari.

Kini, warisan perjuangan tersebut menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus menjaga dan mengisi kemerdekaan. Di tengah tantangan zaman modern, penting bagi masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dan kepedulian sosial. Semangat kritis, inovasi, dan kerja sama yang telah diwariskan oleh para pendahulu harus terus diterapkan dalam upaya pembangunan bangsa. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya merayakan kemerdekaan sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai proses berkelanjutan untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berdaulat.

Kepsek MAN 2 Bekasi Didemo, Kemenag Akan Lakukan Evaluasi

Leave a reply

Kementerian Agama (Kemenag) berencana mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi, Nina Indriana, setelah mendapat protes dari ratusan pelajarnya. “Dari sudut pandang Kemenag, ini menjadi catatan penting. Di tingkat pimpinan, evaluasi bisa dilakukan,” ujar Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Bekasi, Mohammad Agung Istiqlal, saat dikonfirmasi pada Selasa (18/2/2025).

Agung mengaku terkejut mendengar bahwa ratusan siswa MAN 2 Kota Bekasi menggelar aksi demonstrasi terhadap kepala sekolahnya sendiri. Namun, ia memahami bahwa para pelajar memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi mereka. “Anak-anak zaman sekarang luar biasa, terutama di era digital. Mereka tahu bagaimana menyuarakan hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk menyampaikan pendapat langsung kepada kepala madrasah,” kata Agung.

Tuntutan Pelajar: Transparansi dan Perbaikan Fasilitas

Agung menekankan bahwa pihak sekolah harus mendengarkan suara para pelajar. Ia berharap aspirasi yang mereka sampaikan, seperti transparansi dana sekolah dan peningkatan fasilitas, bisa diwujudkan. “Mereka memiliki hak untuk didengar, dan jika memungkinkan, tuntutan mereka harus direalisasikan karena ini menyangkut lingkungan belajar mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Nina Indriana menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatannya jika memang diperlukan. “Saya akan mengikuti keputusan pimpinan. Jika ditugaskan di tempat lain atau dipindahkan, saya siap,” ujar Nina saat ditemui di MAN 2 Kota Bekasi, Mustika Jaya.

Sebelumnya, pada Senin (17/2/2025), sebanyak 850 pelajar MAN 2 Kota Bekasi menggelar aksi protes secara damai saat apel pagi di halaman sekolah. Seorang siswa berinisial J menyebut bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Nina yang dianggap merugikan mereka.

Kebijakan Kontroversial: Upah Pembina Ekstrakurikuler dan Biaya Wisuda

Salah satu keluhan utama siswa adalah kebijakan kepala sekolah yang tidak memberikan upah bulanan kepada pembina ekstrakurikuler. Akibatnya, para siswa terpaksa mengumpulkan uang dari kantong pribadi mereka untuk membayar gaji pelatih ekstrakurikuler.

“Anak-anak yang ikut ekskul harus cari cara sendiri, entah menalangi dengan uang pribadi atau patungan, supaya bisa membayar pelatih,” ungkap J.

Selain itu, kebijakan terkait biaya wisuda juga menjadi sorotan. Para siswa kelas XII diwajibkan membayar lebih dari Rp 1 juta hanya untuk mengikuti acara wisuda, yang dianggap memberatkan. “Biaya sebesar itu terlalu mahal, tapi sekolah tetap memaksa kami membayar,” tambah J.

Fasilitas Sekolah Dinilai Tak Memadai

Selain masalah finansial, para siswa juga menyoroti fasilitas sekolah yang dianggap tidak sesuai dengan janji awal kepala sekolah. Saat pertama menjabat pada 2023, Nina sempat berjanji untuk meningkatkan fasilitas seperti kamar mandi, sistem absensi fingerprint, dan pemasangan kamera CCTV. Namun, para pelajar merasa bahwa fasilitas yang ada tidak memberikan manfaat yang maksimal.

“Toilet, misalnya. Banyak keran yang rusak, gayung sering hilang, dan penutup toilet duduk patah. Ini seharusnya diperbaiki agar kami lebih nyaman di sekolah,” jelas J.

Karena berbagai permasalahan ini, para pelajar menuntut agar Nina Indriana segera mundur dari jabatannya. Saat ini, Kementerian Agama Kota Bekasi tengah mempertimbangkan tuntutan tersebut dan mendengarkan langsung aspirasi dari para siswa.

“Kami ingin Ibu Nina turun dari jabatannya atau diganti dengan kepala sekolah yang lebih peduli terhadap siswa,” tegas J.

Hingga kini, evaluasi dari Kemenag masih berlangsung. Keputusan terkait nasib kepemimpinan MAN 2 Kota Bekasi akan ditentukan setelah proses pemeriksaan dan pertimbangan lebih lanjut.

Anggaran Dipangkas, Tapi Dana Beasiswa Rp 14,7 Triliun Tetap Utuh!

Leave a reply

Pemerintah menegaskan bahwa anggaran untuk program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2025 senilai Rp 14,7 triliun tetap aman dan tidak akan terpengaruh oleh kebijakan penghematan anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa dana ini akan tetap disalurkan sepenuhnya kepada mahasiswa penerima tanpa ada pemotongan sedikit pun.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (14/2/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa program KIP tetap menjadi prioritas pemerintah untuk mendukung akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah berkomitmen agar setiap penerima beasiswa tetap mendapatkan hak mereka tanpa kendala anggaran.

Jumlah Penerima Beasiswa KIP Tahun 2025

Berdasarkan laporan resmi yang disampaikan, jumlah penerima beasiswa KIP pada tahun 2025 mencapai 1.040.192 mahasiswa. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,698 triliun, yang jumlahnya tetap sama seperti tahun sebelumnya.

“Untuk tahun anggaran 2025, total penerima beasiswa KIP adalah sebanyak 1.040.192 mahasiswa, dengan anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp 14,698 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Beasiswa Aman, Mahasiswa Diminta Tetap Tenang

Di tengah berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pemangkasan dana pendidikan, Sri Mulyani menegaskan bahwa beasiswa KIP tidak akan terkena pemotongan apa pun. Ia meminta para mahasiswa untuk tetap fokus pada studi mereka tanpa rasa khawatir terhadap isu pemangkasan anggaran.

“Kami pastikan anggaran ini tidak terkena pemotongan dan tetap disalurkan sesuai rencana,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong agar mahasiswa penerima beasiswa bisa memanfaatkan dana tersebut dengan baik demi kelancaran studi mereka.

Komitmen Pemerintah Terhadap Pendidikan

Keputusan untuk tetap mempertahankan anggaran beasiswa KIP mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa depan.

Dengan kepastian ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih fokus dalam menyelesaikan pendidikan mereka tanpa kendala finansial. Pemerintah juga menegaskan bahwa sektor pendidikan akan tetap menjadi prioritas utama, meskipun menghadapi tantangan ekonomi.

Keberlanjutan beasiswa KIP menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Penerima Beasiswa LPDP 2025 Diminta Arahkan Riset untuk Menyelesaikan Tantangan Indonesia

Leave a reply

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sedang merancang skema baru untuk memperkuat riset yang dilakukan oleh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang melanjutkan studi di luar negeri. Mulai tahun 2025, para penerima beasiswa LPDP di luar negeri akan diminta untuk fokus pada riset yang berkaitan dengan solusi untuk permasalahan pembangunan di Indonesia.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adzaman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan intensif dengan LPDP mengenai arahan riset ini. “Kami telah berdiskusi dengan LPDP, dan mulai 2025, riset yang dilakukan oleh penerima beasiswa LPDP di luar negeri akan diselaraskan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di Indonesia,” kata Fauzan dalam kesempatan berbincang dengan wartawan di kantornya, Selasa (11/2/2025).

Fauzan juga menambahkan bahwa para penerima beasiswa LPDP yang berkuliah di luar negeri akan diharuskan untuk melibatkan co-supervisor dari Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkaya penelitian yang dilakukan, serta memastikan bahwa riset tersebut tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan di tanah air. Ia menyatakan bahwa keputusan ini telah mendapatkan persetujuan dari LPDP dan akan segera diumumkan mulai tahun penerimaan beasiswa 2025.

Dengan adanya co-supervisor di Indonesia, mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang belajar di luar negeri dapat menjalankan riset dengan tim di kedua negara. “Dengan adanya pembimbing di luar negeri dan di Indonesia, mahasiswa akan mendapatkan dua perspektif yang berbeda, yang akan sangat menguntungkan untuk perkembangan riset mereka. Ini juga menjadi bentuk upaya kami untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan mereka untuk kembali dan berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia setelah mereka menyelesaikan studi di luar negeri,” jelas Fauzan.

Selain itu, Fauzan menegaskan bahwa sebelum mahasiswa berangkat ke luar negeri, topik riset yang mereka pilih sebaiknya sudah terkait dengan masalah yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar riset yang dilakukan dapat langsung diterapkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa. “Kami berkomitmen untuk merencanakan pengiriman mahasiswa dan riset mereka dengan lebih terstruktur, sehingga riset tersebut dapat membantu kemajuan pembangunan nasional,” pungkasnya.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan para penerima beasiswa LPDP tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar di luar negeri, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan Indonesia dengan riset yang terfokus dan aplikatif. Ke depan, para ilmuwan muda Indonesia diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam menjawab tantangan pembangunan yang ada di tanah air.

Komisi X DPR Tawarkan Rekomendasi untuk Menghindari Isu Pengisian PDSS di Tahun Depan

Leave a reply

Masalah terkait pengisian Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 kembali menjadi sorotan, terutama setelah beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam menginput data siswa yang berhak mengikuti seleksi. Meskipun batas waktu pengisian PDSS telah ditutup pada 31 Januari 2025, sejumlah sekolah terlambat menyelesaikan tugas penting ini. Tentu saja, kondisi ini berpotensi merugikan siswa yang seharusnya bisa mengikuti seleksi berdasarkan prestasi yang mereka capai.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinannya terkait masalah tersebut dan mengajak semua pihak untuk bekerja sama mencari solusi yang tepat. Dalam keterangannya, Hetifah menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan transparan, serta agar masalah ini tidak terulang di masa depan. “Kami mendukung kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi yang ada di lapangan. Semua pihak harus bersama-sama berupaya agar setiap siswa mendapat kesempatan yang adil dalam mengikuti seleksi pendidikan,” ujar Hetifah melalui laman DPR RI pada Minggu (9/2/2025).

Salah satu faktor yang disoroti oleh Hetifah adalah penggunaan sistem e-Rapor yang belum sepenuhnya optimal. Menurutnya, proses sinkronisasi data antara sekolah dan PDSS menggunakan e-Rapor yang rumit menjadi kendala utama bagi sejumlah sekolah dalam menyelesaikan pengisian data siswa. Selain itu, banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam validasi nomor induk siswa nasional (NISN), yang semakin memperburuk situasi. Kondisi ini tentu saja membutuhkan perhatian serius agar dapat segera diperbaiki.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Hetifah menyarankan sejumlah langkah konkret. Ia mengusulkan agar diberlakukan batas waktu yang jelas bagi sekolah yang ingin beralih antara menggunakan e-Rapor atau sistem manual agar tidak terjadi kebingungan dan keterlambatan pengisian. Selain itu, ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan (Pusdatin Kemendikbud), Pusat Data dan Informasi Kemdiknas, serta Lembaga Teknologi Manajemen dan Transaksi (LTMT), BP3, dan MRPTNI, agar data yang dimasukkan lebih efektif dan minim kesalahan.

Selain itu, Hetifah juga mengusulkan pemberian insentif bagi sekolah-sekolah yang secara rutin menginput data ke dalam sistem Dapodik dan e-Rapor. Dengan adanya insentif, diharapkan bisa meningkatkan motivasi bagi sekolah untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan akurat dan tepat waktu. Tak hanya itu, Hetifah juga menekankan pentingnya penyelenggaraan bimbingan teknis secara berkala bagi pengelola PDSS, Dapodik, dan e-Rapor agar tidak ada lagi masalah serupa yang muncul pada seleksi di masa depan.

Dengan langkah-langkah yang diusulkan ini, diharapkan bahwa proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 dapat berjalan dengan lebih lancar, adil, dan transparan bagi seluruh siswa di Indonesia. Pengelolaan data yang lebih baik akan memberikan peluang yang lebih adil bagi siswa di seluruh Tanah Air untuk mengakses pendidikan tinggi yang mereka impikan.

Tahun Ajaran 2025/2026: Coding dan AI Jadi Mata Pelajaran Pilihan!

Leave a reply

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pada tahun ajaran 2025/2026, coding dan Artificial Intelligence (AI) akan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membekali generasi muda dengan keterampilan teknologi yang relevan dengan perkembangan zaman. Mu’ti berharap kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai kementerian, terutama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), guna menciptakan generasi yang unggul di bidang teknologi.

“Semoga pelajaran coding dan AI yang mulai diterapkan semester depan bisa mendapat dukungan penuh, terutama dari Ibu Menkomdigi,” ujar Mu’ti dalam acara peluncuran album lagu ‘Kicau’ di Kemendikdasmen, Jakarta, pada Minggu (2/2/2025).

Tujuan Pendidikan Coding dan AI untuk Generasi Unggul

Penerapan coding dan AI di sekolah bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara positif. Menurut Mu’ti, ini adalah bagian dari visi besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Saya berharap kita bisa terus bekerja sama untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga bisa menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif,” tambahnya.

Pelatihan Khusus untuk Guru

Sebagai langkah persiapan, Kemendikdasmen juga akan memberikan pelatihan bagi para guru yang akan mengajar coding dan AI. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa meskipun pembelajaran ini masih menunggu peraturan yang sah, persiapan sudah dilakukan, termasuk pelatihan bagi guru.

“Pelatihan akan dilakukan terutama untuk guru-guru yang akan mengajar. Kami dari Dirjen GTK siap untuk melatih para guru agar siap mengajar materi coding dan AI,” ujarnya.

Latar Belakang Penerapan Coding dan AI di Sekolah

Wacana penerapan mata pelajaran coding dan AI berawal dari pernyataan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan pada November 2024. Dalam rapat tersebut, Gibran menekankan pentingnya memberikan bekal coding kepada siswa SD dan SMP guna mendukung Indonesia dalam meraih visi “Indonesia Emas” di masa depan.

“Kita harus mencetak lebih banyak ahli coding, AI, dan machine learning agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara seperti India,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Kemendikdasmen telah merencanakan penerapan coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan, dimulai pada kelas 4 hingga 6 SD dan SMP. Namun, pelaksanaan mata pelajaran ini akan dilakukan secara bertahap di sekolah-sekolah yang sudah siap, baik dari segi sarana internet maupun perangkat pendukung lainnya.

Kolaborasi Kemendikdasmen dan Kemkomdigi

Pentingnya kolaborasi antara Kemendikdasmen dan Kemenkomdigi dalam menyusun kurikulum coding dan AI juga disoroti. Kemkomdigi diharapkan dapat memberikan masukan agar kurikulum yang disusun aplikatif dan mudah dipahami oleh para siswa.

“Tentu kami akan bekerja sama dengan Kemkomdigi untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan mudah dipahami oleh siswa,” ujar Mu’ti.

Dengan adanya kurikulum coding dan AI ini, diharapkan siswa Indonesia akan memiliki keterampilan digital yang lebih baik dan siap bersaing di era teknologi global.

PPG 2025 Lebih Praktis! Kemenag Hadirkan Laman Khusus untuk Guru Agama

Leave a reply

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menghadirkan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) 2025. Untuk mempermudah akses informasi bagi para guru, Kemenag kini telah menyiapkan laman resmi yang bisa diakses melalui https://ppg.kemenag.go.id/.

Menurut Thobib Al-Asyhar, selaku Panitia Nasional PPG Daljab 2025, laman ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap kepada guru madrasah serta para pendidik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. “Kami berharap para guru dapat memanfaatkan laman ini untuk memahami skema pelaksanaan PPG Daljab 2025 dengan lebih baik,” ujar Thobib dalam keterangan resminya, Rabu (5/2/2025).

Informasi Lengkap Seputar PPG Daljab 2025

Melalui laman ini, para guru dapat memperoleh berbagai informasi terkait pelaksanaan PPG Daljab 2025, mulai dari persyaratan pendaftaran, tahapan program, hingga sistem pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS).

📌 Fitur Penting di Laman PPG Daljab 2025:
✔ Ketentuan Peserta – Berisi informasi mengenai syarat dan kriteria guru yang dapat mengikuti program ini.
✔ Sistem Pembelajaran – Menjelaskan tahapan yang harus ditempuh, termasuk pendalaman materi hingga Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG).
✔ FAQ (Frequently Asked Questions) – Menyediakan jawaban atas pertanyaan umum yang sering diajukan calon peserta.

Thobib menambahkan bahwa proses pembelajaran menggunakan LMS untuk angkatan pertama dijadwalkan akan dimulai pada Maret 2025. Saat ini, pihaknya masih melakukan finalisasi agar sistem siap digunakan tepat waktu.

Target 260.000 Guru, Dibagi dalam Lima Angkatan

Kemenag mencatat masih ada sekitar 600.000 guru binaan yang belum mengikuti PPG Daljab. Oleh karena itu, program ini ditargetkan akan selesai dalam waktu dua tahun ke depan.

Pada tahun 2025, Kemenag menargetkan sebanyak 260.000 guru untuk mengikuti program ini. Mereka akan dibagi dalam lima angkatan agar proses pelaksanaan berjalan lebih efektif. Untuk angkatan pertama, tahap daftar ulang telah dibuka sejak 1 hingga 7 Februari 2025, sementara pembelajaran melalui LMS akan dimulai pada Maret 2025.

Dengan hadirnya laman resmi ini, diharapkan seluruh guru yang ingin mengikuti PPG Daljab 2025 bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan jelas. Pastikan kamu segera mengaksesnya agar tidak ketinggalan jadwal dan ketentuan yang berlaku! 🎓📚

Perubahan Sistem Pendidikan: Ujian Nasional Berubah Menjadi Tes Kompetensi Akademik

Leave a reply

Kementerian Pendidikan Indonesia mengumumkan perubahan signifikan dalam sistem pendidikan dengan mengubah Ujian Nasional (UN) menjadi Tes Kompetensi Akademik. Perubahan ini direncanakan akan mulai diterapkan pada November 2025 untuk siswa kelas 12 SMA, SMK, dan MA sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Perubahan dari UN menjadi Tes Kompetensi Akademik bertujuan untuk memberikan evaluasi yang lebih relevan dan terstandarisasi bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa sistem baru ini dirancang agar hasil tes dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pendidikan tinggi.

Salah satu perubahan mencolok adalah penghapusan istilah “ujian” dari nama sistem ini. Dengan demikian, fokus akan beralih dari penilaian kelulusan menjadi evaluasi kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tekanan yang selama ini dirasakan siswa saat menghadapi UN, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pembelajaran daripada sekadar mengejar nilai kelulusan. Ini mencerminkan pendekatan baru dalam pendidikan yang lebih mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh.

Format baru ini tidak hanya akan diterapkan untuk siswa SMA, tetapi juga akan diperluas ke tingkat SD dan SMP pada tahun berikutnya, yaitu 2026. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, menyatakan bahwa implementasi akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan transisi yang lancar dan efektif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang.

Dengan adanya Tes Kompetensi Akademik, perguruan tinggi diharapkan dapat memperoleh data evaluasi yang lebih akurat tentang potensi akademik siswa. Hal ini memungkinkan proses seleksi yang lebih objektif dan komprehensif, tidak hanya bergantung pada nilai rapor atau ujian masuk saja. Ini mencerminkan upaya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan institusi pendidikan tinggi.

Dengan perubahan sistem pendidikan ini, semua pihak berharap agar Tes Kompetensi Akademik dapat memberikan manfaat nyata bagi siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Diharapkan bahwa langkah ini akan membawa perubahan positif dalam cara siswa belajar dan dievaluasi, serta membantu mereka mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk masa depan akademis mereka. Keberhasilan implementasi sistem baru ini akan menjadi langkah penting bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

1.000 Siswa Kunjungi Stand Unilak Di Pameran Pendidikan 2025

Leave a reply

Universitas Lancang Kuning (Unilak) berhasil menarik perhatian sekitar 1.000 siswa dalam Pameran Pendidikan yang diadakan di Pekanbaru. Acara ini merupakan kesempatan bagi siswa untuk menjelajahi berbagai pilihan pendidikan tinggi dan mendapatkan informasi langsung tentang program studi yang ditawarkan oleh Unilak.

Pameran pendidikan ini dihadiri oleh berbagai perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri, memberikan platform bagi siswa untuk mengenal lebih dekat dunia pendidikan tinggi. Kehadiran Unilak sebagai salah satu peserta menegaskan komitmennya dalam memperkenalkan program-program unggulan kepada calon mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa pameran pendidikan berfungsi sebagai jembatan antara institusi pendidikan dan siswa.

Wakil Rektor III Unilak, Dr. Nurfaisal, menyatakan bahwa antusiasme siswa sangat tinggi, dengan banyak dari mereka mengajukan pertanyaan tentang jurusan, biaya kuliah, dan fasilitas yang tersedia di Unilak. Hal ini mencerminkan minat yang besar dari siswa untuk mengeksplorasi pilihan pendidikan mereka dan mencari informasi yang relevan sebelum mengambil keputusan penting mengenai masa depan akademis mereka.

Di stand Unilak, pengunjung tidak hanya mendapatkan brosur mengenai program studi tetapi juga informasi tentang beasiswa yang ditawarkan. Mahasiswa Unilak yang menjadi relawan di acara tersebut berbagi pengalaman mereka, termasuk manfaat dari program beasiswa yang mereka terima. Ini menunjukkan bahwa dukungan finansial dapat menjadi faktor penting dalam menarik minat siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Selain memberikan informasi, stand Unilak juga menyelenggarakan kegiatan interaktif seperti kuis dan pembagian merchandise kepada pengunjung. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendidik bagi siswa yang hadir. Ini mencerminkan bahwa interaksi langsung dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pengalaman pameran lebih berkesan.

Dengan keberhasilan menarik 1.000 siswa ke stand Unilak, semua pihak berharap bahwa partisipasi dalam pameran pendidikan ini akan berdampak positif pada jumlah pendaftaran mahasiswa baru. Diharapkan bahwa informasi yang diperoleh selama acara akan membantu siswa dalam membuat keputusan yang tepat mengenai pendidikan mereka. Keberhasilan ini juga dapat menjadi langkah strategis bagi Unilak untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pilihan utama bagi calon mahasiswa di Riau.