Tag Archives: Pendidikan Indonesia

Dompet Dhuafa Bantu Teman Tuli, 1.120 Al-Qur’an Isyarat Disalurkan di Riau

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah penyandang tuli di Indonesia mencapai sekitar 4,9 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 4,5 juta orang beragama Islam, yang memiliki kewajiban untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Namun, keterbatasan akses terhadap literatur keagamaan sering kali menjadi hambatan bagi komunitas tuli dalam memahami ajaran Islam secara mendalam.

Menjawab tantangan tersebut, Dompet Dhuafa berkolaborasi dengan ESQ Kemanusiaan menyalurkan sebanyak 1.120 eksemplar Al-Quran Isyarat di Provinsi Riau. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penyandang tuli dalam memahami dan membaca kitab suci dengan cara yang lebih inklusif.

Mendistribusikan Al-Quran Isyarat ke Sekolah Luar Biasa

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan hak beribadah yang setara bagi semua kalangan, penyaluran Al-Quran Isyarat ini dilakukan di 16 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Pekanbaru. Acara utama berlangsung di SLB Pembina, Riau, pada Rabu (12/2/2025). Program ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat C, yang menegaskan bahwa setiap individu difabel memiliki hak untuk mengakses literatur keagamaan sesuai kebutuhan mereka.

Kolaborasi dan Dukungan Berbagai Pihak

Hendi Mardika, Pimpinan Dompet Dhuafa Riau, mengungkapkan bahwa program ini dapat terlaksana berkat dana donasi yang dihimpun melalui layanan mobile banking Byond dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, ESQ Kemanusiaan turut memainkan peran penting dalam proses distribusi serta memberikan bimbingan bagi peserta pelatihan.

“Kami berharap distribusi Al-Quran Isyarat ini bisa membantu saudara-saudara kita yang tuli dalam memahami Al-Quran, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Ke depan, Dompet Dhuafa akan terus memperluas cakupan program ini agar semakin banyak komunitas yang terbantu,” ujar Hendi dalam keterangan resminya, Minggu (23/2/2025).

Inisiatif ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, Dompet Dhuafa telah menyalurkan 500 eksemplar Al-Quran Isyarat di wilayah Jabodetabek. Selain distribusi kitab suci, program ini juga mencakup pelatihan bagi guru SLB, relawan tuli, orang tua, dan guru agama agar mereka dapat memahami metode pembelajaran Al-Quran Isyarat dengan lebih baik.

Pelatihan Membaca Al-Quran Isyarat

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, tepatnya pada 12-13 Februari 2025, memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mempelajari teknik membaca Al-Quran dengan bahasa isyarat. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta yang memenuhi kriteria akan diberikan sertifikasi resmi.

Hera Firmansyah, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Riau, menyatakan apresiasinya terhadap program ini. Ia menegaskan bahwa literasi keagamaan harus dapat diakses oleh semua umat Muslim, termasuk komunitas tuli.

“Setiap Muslim memiliki hak yang sama untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Kami siap berkolaborasi agar inisiatif seperti ini bisa berkembang lebih luas di Riau dan daerah lainnya,” tuturnya.

Sementara itu, Reny Sriyanti, seorang guru di SLB Pembina Pekanbaru, mengungkapkan bahwa metode pembelajaran yang selama ini digunakan, yaitu verbal oral atau gerakan mulut, kurang efektif bagi murid tuli dengan gangguan pendengaran total. Kehadiran Al-Quran Isyarat menjadi solusi agar mereka bisa belajar dengan cara yang lebih sesuai.

“Sebelumnya, kami hanya mengandalkan metode verbal, yang sulit bagi anak-anak tuli karena bukan bahasa utama mereka. Pelatihan ini memberikan pengalaman baru dan sangat membantu dalam proses pengajaran,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, para pengajar di SLB Pembina Pekanbaru berencana menerapkan metode pembelajaran Al-Quran Isyarat dua kali dalam seminggu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Antusiasme Komunitas Tuli terhadap Program Ini

Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Riau, Annela Rahma Syahrul, menyatakan rasa syukur dan kegembiraannya atas inisiatif ini. Menurutnya, program ini adalah terobosan besar bagi komunitas tuli di Indonesia.

“Alhamdulillah, ini adalah pengalaman berharga bagi kami. Dengan adanya pelatihan ini, kami bisa menyebarluaskan metode membaca Al-Quran Isyarat kepada lebih banyak teman-teman tuli di komunitas,” ujar Annela.

Selain sesi teori, para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk langsung mempraktikkan pembacaan Al-Quran Isyarat bersama murid-murid SLB dan berbagai pihak terkait pada Jumat (14/2/2025). Program ini akan terus berlanjut selama tiga bulan ke depan, dengan pendampingan dari ESQ Kemanusiaan untuk memastikan efektivitas pembelajaran.

Langkah Menuju Inklusi yang Lebih Luas

Program ini diharapkan menjadi titik awal bagi perluasan akses pendidikan keagamaan bagi penyandang tuli di seluruh Indonesia. Dengan dukungan berbagai pihak—mulai dari komunitas, lembaga pendidikan, hingga pemerintah—metode pembelajaran berbasis bahasa isyarat dapat diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar distribusi kitab suci, inisiatif ini menjadi simbol bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalankan ibadahnya.

Kepsek MAN 2 Bekasi Didemo, Kemenag Akan Lakukan Evaluasi

Leave a reply

Kementerian Agama (Kemenag) berencana mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi, Nina Indriana, setelah mendapat protes dari ratusan pelajarnya. “Dari sudut pandang Kemenag, ini menjadi catatan penting. Di tingkat pimpinan, evaluasi bisa dilakukan,” ujar Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Bekasi, Mohammad Agung Istiqlal, saat dikonfirmasi pada Selasa (18/2/2025).

Agung mengaku terkejut mendengar bahwa ratusan siswa MAN 2 Kota Bekasi menggelar aksi demonstrasi terhadap kepala sekolahnya sendiri. Namun, ia memahami bahwa para pelajar memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi mereka. “Anak-anak zaman sekarang luar biasa, terutama di era digital. Mereka tahu bagaimana menyuarakan hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk menyampaikan pendapat langsung kepada kepala madrasah,” kata Agung.

Tuntutan Pelajar: Transparansi dan Perbaikan Fasilitas

Agung menekankan bahwa pihak sekolah harus mendengarkan suara para pelajar. Ia berharap aspirasi yang mereka sampaikan, seperti transparansi dana sekolah dan peningkatan fasilitas, bisa diwujudkan. “Mereka memiliki hak untuk didengar, dan jika memungkinkan, tuntutan mereka harus direalisasikan karena ini menyangkut lingkungan belajar mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Nina Indriana menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatannya jika memang diperlukan. “Saya akan mengikuti keputusan pimpinan. Jika ditugaskan di tempat lain atau dipindahkan, saya siap,” ujar Nina saat ditemui di MAN 2 Kota Bekasi, Mustika Jaya.

Sebelumnya, pada Senin (17/2/2025), sebanyak 850 pelajar MAN 2 Kota Bekasi menggelar aksi protes secara damai saat apel pagi di halaman sekolah. Seorang siswa berinisial J menyebut bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Nina yang dianggap merugikan mereka.

Kebijakan Kontroversial: Upah Pembina Ekstrakurikuler dan Biaya Wisuda

Salah satu keluhan utama siswa adalah kebijakan kepala sekolah yang tidak memberikan upah bulanan kepada pembina ekstrakurikuler. Akibatnya, para siswa terpaksa mengumpulkan uang dari kantong pribadi mereka untuk membayar gaji pelatih ekstrakurikuler.

“Anak-anak yang ikut ekskul harus cari cara sendiri, entah menalangi dengan uang pribadi atau patungan, supaya bisa membayar pelatih,” ungkap J.

Selain itu, kebijakan terkait biaya wisuda juga menjadi sorotan. Para siswa kelas XII diwajibkan membayar lebih dari Rp 1 juta hanya untuk mengikuti acara wisuda, yang dianggap memberatkan. “Biaya sebesar itu terlalu mahal, tapi sekolah tetap memaksa kami membayar,” tambah J.

Fasilitas Sekolah Dinilai Tak Memadai

Selain masalah finansial, para siswa juga menyoroti fasilitas sekolah yang dianggap tidak sesuai dengan janji awal kepala sekolah. Saat pertama menjabat pada 2023, Nina sempat berjanji untuk meningkatkan fasilitas seperti kamar mandi, sistem absensi fingerprint, dan pemasangan kamera CCTV. Namun, para pelajar merasa bahwa fasilitas yang ada tidak memberikan manfaat yang maksimal.

“Toilet, misalnya. Banyak keran yang rusak, gayung sering hilang, dan penutup toilet duduk patah. Ini seharusnya diperbaiki agar kami lebih nyaman di sekolah,” jelas J.

Karena berbagai permasalahan ini, para pelajar menuntut agar Nina Indriana segera mundur dari jabatannya. Saat ini, Kementerian Agama Kota Bekasi tengah mempertimbangkan tuntutan tersebut dan mendengarkan langsung aspirasi dari para siswa.

“Kami ingin Ibu Nina turun dari jabatannya atau diganti dengan kepala sekolah yang lebih peduli terhadap siswa,” tegas J.

Hingga kini, evaluasi dari Kemenag masih berlangsung. Keputusan terkait nasib kepemimpinan MAN 2 Kota Bekasi akan ditentukan setelah proses pemeriksaan dan pertimbangan lebih lanjut.

Anggaran Dipangkas, Tapi Dana Beasiswa Rp 14,7 Triliun Tetap Utuh!

Leave a reply

Pemerintah menegaskan bahwa anggaran untuk program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2025 senilai Rp 14,7 triliun tetap aman dan tidak akan terpengaruh oleh kebijakan penghematan anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa dana ini akan tetap disalurkan sepenuhnya kepada mahasiswa penerima tanpa ada pemotongan sedikit pun.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (14/2/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa program KIP tetap menjadi prioritas pemerintah untuk mendukung akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah berkomitmen agar setiap penerima beasiswa tetap mendapatkan hak mereka tanpa kendala anggaran.

Jumlah Penerima Beasiswa KIP Tahun 2025

Berdasarkan laporan resmi yang disampaikan, jumlah penerima beasiswa KIP pada tahun 2025 mencapai 1.040.192 mahasiswa. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,698 triliun, yang jumlahnya tetap sama seperti tahun sebelumnya.

“Untuk tahun anggaran 2025, total penerima beasiswa KIP adalah sebanyak 1.040.192 mahasiswa, dengan anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp 14,698 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Beasiswa Aman, Mahasiswa Diminta Tetap Tenang

Di tengah berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pemangkasan dana pendidikan, Sri Mulyani menegaskan bahwa beasiswa KIP tidak akan terkena pemotongan apa pun. Ia meminta para mahasiswa untuk tetap fokus pada studi mereka tanpa rasa khawatir terhadap isu pemangkasan anggaran.

“Kami pastikan anggaran ini tidak terkena pemotongan dan tetap disalurkan sesuai rencana,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong agar mahasiswa penerima beasiswa bisa memanfaatkan dana tersebut dengan baik demi kelancaran studi mereka.

Komitmen Pemerintah Terhadap Pendidikan

Keputusan untuk tetap mempertahankan anggaran beasiswa KIP mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa depan.

Dengan kepastian ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih fokus dalam menyelesaikan pendidikan mereka tanpa kendala finansial. Pemerintah juga menegaskan bahwa sektor pendidikan akan tetap menjadi prioritas utama, meskipun menghadapi tantangan ekonomi.

Keberlanjutan beasiswa KIP menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Penerima Beasiswa LPDP 2025 Diminta Arahkan Riset untuk Menyelesaikan Tantangan Indonesia

Leave a reply

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sedang merancang skema baru untuk memperkuat riset yang dilakukan oleh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang melanjutkan studi di luar negeri. Mulai tahun 2025, para penerima beasiswa LPDP di luar negeri akan diminta untuk fokus pada riset yang berkaitan dengan solusi untuk permasalahan pembangunan di Indonesia.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adzaman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan intensif dengan LPDP mengenai arahan riset ini. “Kami telah berdiskusi dengan LPDP, dan mulai 2025, riset yang dilakukan oleh penerima beasiswa LPDP di luar negeri akan diselaraskan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di Indonesia,” kata Fauzan dalam kesempatan berbincang dengan wartawan di kantornya, Selasa (11/2/2025).

Fauzan juga menambahkan bahwa para penerima beasiswa LPDP yang berkuliah di luar negeri akan diharuskan untuk melibatkan co-supervisor dari Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkaya penelitian yang dilakukan, serta memastikan bahwa riset tersebut tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan di tanah air. Ia menyatakan bahwa keputusan ini telah mendapatkan persetujuan dari LPDP dan akan segera diumumkan mulai tahun penerimaan beasiswa 2025.

Dengan adanya co-supervisor di Indonesia, mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang belajar di luar negeri dapat menjalankan riset dengan tim di kedua negara. “Dengan adanya pembimbing di luar negeri dan di Indonesia, mahasiswa akan mendapatkan dua perspektif yang berbeda, yang akan sangat menguntungkan untuk perkembangan riset mereka. Ini juga menjadi bentuk upaya kami untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan mereka untuk kembali dan berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia setelah mereka menyelesaikan studi di luar negeri,” jelas Fauzan.

Selain itu, Fauzan menegaskan bahwa sebelum mahasiswa berangkat ke luar negeri, topik riset yang mereka pilih sebaiknya sudah terkait dengan masalah yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar riset yang dilakukan dapat langsung diterapkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa. “Kami berkomitmen untuk merencanakan pengiriman mahasiswa dan riset mereka dengan lebih terstruktur, sehingga riset tersebut dapat membantu kemajuan pembangunan nasional,” pungkasnya.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan para penerima beasiswa LPDP tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar di luar negeri, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan Indonesia dengan riset yang terfokus dan aplikatif. Ke depan, para ilmuwan muda Indonesia diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam menjawab tantangan pembangunan yang ada di tanah air.

Komisi X DPR Tawarkan Rekomendasi untuk Menghindari Isu Pengisian PDSS di Tahun Depan

Leave a reply

Masalah terkait pengisian Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 kembali menjadi sorotan, terutama setelah beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam menginput data siswa yang berhak mengikuti seleksi. Meskipun batas waktu pengisian PDSS telah ditutup pada 31 Januari 2025, sejumlah sekolah terlambat menyelesaikan tugas penting ini. Tentu saja, kondisi ini berpotensi merugikan siswa yang seharusnya bisa mengikuti seleksi berdasarkan prestasi yang mereka capai.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinannya terkait masalah tersebut dan mengajak semua pihak untuk bekerja sama mencari solusi yang tepat. Dalam keterangannya, Hetifah menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan transparan, serta agar masalah ini tidak terulang di masa depan. “Kami mendukung kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi yang ada di lapangan. Semua pihak harus bersama-sama berupaya agar setiap siswa mendapat kesempatan yang adil dalam mengikuti seleksi pendidikan,” ujar Hetifah melalui laman DPR RI pada Minggu (9/2/2025).

Salah satu faktor yang disoroti oleh Hetifah adalah penggunaan sistem e-Rapor yang belum sepenuhnya optimal. Menurutnya, proses sinkronisasi data antara sekolah dan PDSS menggunakan e-Rapor yang rumit menjadi kendala utama bagi sejumlah sekolah dalam menyelesaikan pengisian data siswa. Selain itu, banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam validasi nomor induk siswa nasional (NISN), yang semakin memperburuk situasi. Kondisi ini tentu saja membutuhkan perhatian serius agar dapat segera diperbaiki.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Hetifah menyarankan sejumlah langkah konkret. Ia mengusulkan agar diberlakukan batas waktu yang jelas bagi sekolah yang ingin beralih antara menggunakan e-Rapor atau sistem manual agar tidak terjadi kebingungan dan keterlambatan pengisian. Selain itu, ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan (Pusdatin Kemendikbud), Pusat Data dan Informasi Kemdiknas, serta Lembaga Teknologi Manajemen dan Transaksi (LTMT), BP3, dan MRPTNI, agar data yang dimasukkan lebih efektif dan minim kesalahan.

Selain itu, Hetifah juga mengusulkan pemberian insentif bagi sekolah-sekolah yang secara rutin menginput data ke dalam sistem Dapodik dan e-Rapor. Dengan adanya insentif, diharapkan bisa meningkatkan motivasi bagi sekolah untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan akurat dan tepat waktu. Tak hanya itu, Hetifah juga menekankan pentingnya penyelenggaraan bimbingan teknis secara berkala bagi pengelola PDSS, Dapodik, dan e-Rapor agar tidak ada lagi masalah serupa yang muncul pada seleksi di masa depan.

Dengan langkah-langkah yang diusulkan ini, diharapkan bahwa proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 dapat berjalan dengan lebih lancar, adil, dan transparan bagi seluruh siswa di Indonesia. Pengelolaan data yang lebih baik akan memberikan peluang yang lebih adil bagi siswa di seluruh Tanah Air untuk mengakses pendidikan tinggi yang mereka impikan.

PPG 2025 Lebih Praktis! Kemenag Hadirkan Laman Khusus untuk Guru Agama

Leave a reply

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menghadirkan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) 2025. Untuk mempermudah akses informasi bagi para guru, Kemenag kini telah menyiapkan laman resmi yang bisa diakses melalui https://ppg.kemenag.go.id/.

Menurut Thobib Al-Asyhar, selaku Panitia Nasional PPG Daljab 2025, laman ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap kepada guru madrasah serta para pendidik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. “Kami berharap para guru dapat memanfaatkan laman ini untuk memahami skema pelaksanaan PPG Daljab 2025 dengan lebih baik,” ujar Thobib dalam keterangan resminya, Rabu (5/2/2025).

Informasi Lengkap Seputar PPG Daljab 2025

Melalui laman ini, para guru dapat memperoleh berbagai informasi terkait pelaksanaan PPG Daljab 2025, mulai dari persyaratan pendaftaran, tahapan program, hingga sistem pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS).

📌 Fitur Penting di Laman PPG Daljab 2025:
✔ Ketentuan Peserta – Berisi informasi mengenai syarat dan kriteria guru yang dapat mengikuti program ini.
✔ Sistem Pembelajaran – Menjelaskan tahapan yang harus ditempuh, termasuk pendalaman materi hingga Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG).
✔ FAQ (Frequently Asked Questions) – Menyediakan jawaban atas pertanyaan umum yang sering diajukan calon peserta.

Thobib menambahkan bahwa proses pembelajaran menggunakan LMS untuk angkatan pertama dijadwalkan akan dimulai pada Maret 2025. Saat ini, pihaknya masih melakukan finalisasi agar sistem siap digunakan tepat waktu.

Target 260.000 Guru, Dibagi dalam Lima Angkatan

Kemenag mencatat masih ada sekitar 600.000 guru binaan yang belum mengikuti PPG Daljab. Oleh karena itu, program ini ditargetkan akan selesai dalam waktu dua tahun ke depan.

Pada tahun 2025, Kemenag menargetkan sebanyak 260.000 guru untuk mengikuti program ini. Mereka akan dibagi dalam lima angkatan agar proses pelaksanaan berjalan lebih efektif. Untuk angkatan pertama, tahap daftar ulang telah dibuka sejak 1 hingga 7 Februari 2025, sementara pembelajaran melalui LMS akan dimulai pada Maret 2025.

Dengan hadirnya laman resmi ini, diharapkan seluruh guru yang ingin mengikuti PPG Daljab 2025 bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan jelas. Pastikan kamu segera mengaksesnya agar tidak ketinggalan jadwal dan ketentuan yang berlaku! 🎓📚

SPMB: Reformasi Sistem Penerimaan Murid Baru untuk Pendidikan yang Lebih Adil dan Transparan

Leave a reply

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), telah memutuskan untuk mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan diberlakukan mulai tahun 2025. Langkah ini diambil untuk menyelesaikan masalah yang muncul selama pelaksanaan PPDB serta untuk menyediakan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh siswa di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa perubahan ini tidak hanya sebatas pergantian nama, tetapi juga untuk memperbaiki mekanisme penerimaan siswa baru, sehingga lebih adil dan transparan. Salah satu perubahan penting adalah penyesuaian persentase penerimaan siswa di tingkat SMP, yang lebih mengedepankan sistem yang lebih seimbang dan adil.

Untuk jenjang SMA, SPMB akan diberlakukan lintas kabupaten/kota, dan pengelolaan akan berada di tingkat provinsi. Di sisi lain, penerimaan siswa SD tidak mengalami perubahan besar. Perubahan ini hasil dari kajian mendalam terhadap pelaksanaan PPDB sejak 2017, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri untuk koordinasi dengan pemerintah daerah.

SPMB ini bertujuan untuk mengatasi masalah seperti ketimpangan daya tampung sekolah negeri, praktik jual beli kursi, dan kurangnya akses bagi siswa berprestasi yang tidak tinggal dalam zona tertentu. Dalam sistem ini, empat jalur utama penerimaan murid akan dipertahankan: jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Pada jenjang SD, kuota jalur domisili minimal 70 persen, jalur afirmasi 15 persen, dan jalur mutasi maksimal 5 persen, tanpa jalur prestasi. Di SMP, kuota jalur domisili dikurangi menjadi minimal 40 persen, jalur afirmasi ditingkatkan menjadi 20 persen, dan jalur prestasi minimal 25 persen. Untuk SMA, kuota jalur domisili berkurang menjadi 30 persen, jalur afirmasi meningkat menjadi 30 persen, dan jalur prestasi juga menjadi minimal 30 persen.

Keunggulan sistem SPMB ini juga melibatkan peran sekolah swasta dalam proses penerimaan murid. Hal ini bertujuan agar anak-anak yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas. Dengan transparansi yang ditingkatkan, masyarakat bisa mengetahui daya tampung serta peringkat akreditasi sekolah negeri dan swasta.

Reformasi ini juga mendapat dukungan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang menilai bahwa keterlibatan sekolah swasta akan membantu mengurangi praktik “jual beli kursi” dan memberikan akses pendidikan lebih luas di daerah yang kekurangan sekolah negeri. Namun, tantangan terbesar adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan sistem baru ini dan pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami perubahan ini.

Dengan sistem baru yang lebih fleksibel dan melibatkan berbagai institusi pendidikan, diharapkan pendidikan di Indonesia bisa lebih adil, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Kabinet Merah Putih Luncurkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sekolah dan Pesantren untuk Generasi Sehat dan Produktif

Leave a reply

Pemerintah melalui Kabinet Merah Putih berencana menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis yang difokuskan pada lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Program ini melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam rilis resminya pada Kamis (23/1/2025), menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan dengan menyediakan alat pemeriksaan di sekolah dan madrasah selama tahun ajaran baru. Data dari aplikasi PeduliLindungi berbasis NIK serta aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Kami menargetkan sekitar 65 juta siswa di sekolah dan madrasah. Dengan kesehatan yang lebih baik, siswa akan lebih produktif. Pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan di klinik atau kantor masing-masing. Minggu depan, kami akan mulai sosialisasi di pondok pesantren dan madrasah dengan melibatkan dokter dari organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah,” kata Budi.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, juga menyambut positif inisiatif ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan non-teknis selain aspek teknis, terutama untuk mengatasi pemahaman agama yang keliru yang dapat memengaruhi kesehatan, seperti kasus kematian bayi dan ibu pasca-melahirkan.

“Kami telah melakukan pendekatan kepada pondok pesantren yang memiliki pemahaman salah tentang hal ini. Edukasi yang tepat sangat penting untuk mencegah penyebaran mitos yang bisa merugikan kesehatan,” ujar Nasaruddin.

Menag juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan tokoh agama untuk menyampaikan edukasi yang benar terkait isu kesehatan. Hal ini termasuk menangkal mitos yang beredar, seperti larangan vaksin atau makanan tertentu, yang dapat menghambat kesehatan masyarakat.

Dengan jumlah lebih dari 22 juta santri di pondok pesantren, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan, mencegah penyebaran penyakit, dan memastikan para santri dapat belajar dengan optimal. Pemerintah berharap kolaborasi ini akan berdampak positif pada kesehatan generasi muda di seluruh Indonesia.

Lestari Moerdijat Dorong Reformasi PPDB Demi Pendidikan yang Lebih Transparan dan Merata

Leave a reply

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya perbaikan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memastikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara. Ia menekankan bahwa persiapan menuju tahun ajaran baru harus dilakukan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Proses penerimaan peserta didik baru harus disiapkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan,” ujar Lestari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Lestari berharap skema baru PPDB yang dirancang pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kerap terjadi setiap tahun. Salah satu masalah yang sering muncul adalah fenomena pindah alamat kartu keluarga demi memperoleh akses ke sekolah favorit.

Ia juga menyoroti belum meratanya distribusi sekolah negeri, yang mengakibatkan banyak calon siswa terlempar dari zonasi mereka. Di sisi lain, terdapat sejumlah sekolah yang kekurangan siswa, sehingga menciptakan ketidakseimbangan.

Masalah-masalah ini juga membuka celah untuk praktik tidak sehat, seperti jual beli kursi, pungutan liar (pungli), hingga siswa titipan dari pejabat atau tokoh masyarakat.

Lestari mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan proses PPDB tahun ini lebih transparan dan adil. Menurutnya, transparansi adalah langkah penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan menciptakan generasi penerus yang unggul.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, juga telah menyampaikan skema baru PPDB kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (17/1). Namun, skema tersebut belum sempat dibahas lebih lanjut karena pertemuan difokuskan pada program “Makan Bergizi Gratis.” Abdul Mu’ti berharap skema baru ini segera disepakati agar ada cukup waktu untuk melakukan sosialisasi kepada penyelenggara PPDB dan para orang tua.

Reformasi dalam pelaksanaan PPDB menjadi langkah penting untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berintegritas.

Itje Chodidjah Soroti Pentingnya Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan dan Kualitas Guru

Leave a reply

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Itje Chodidjah, menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik. Menurutnya, kebijakan pendidikan yang sering berubah atau terhenti sebelum benar-benar dilaksanakan dapat menghambat kualitas pendidikan secara keseluruhan. “Jika kebijakan baru sudah mulai dijalankan, tetapi kemudian tiba-tiba dihentikan atau diganti, hal ini akan mempengaruhi proses pendidikan dan kualitas yang ingin dicapai,” ujar Itje pada Kamis, 19 Desember 2024.

Itje juga mengkritik ketidakmampuan banyak mahasiswa dalam mengembangkan pemikiran kritis terkait bidang yang mereka tekuni. Ia menyebutkan bahwa pendidikan pada tingkat PAUD hingga SMA masih terlalu fokus pada aspek pengetahuan akademik tanpa memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan keterampilan praktis dan sikap. “Keterampilan dan sikap sering kali terabaikan karena lebih sulit diukur, padahal kedua hal tersebut sangat penting dalam membentuk pemikiran kritis yang diperlukan di dunia kerja,” jelasnya.

Sebagai solusi, Itje menyarankan agar kebijakan pendidikan lebih fokus pada perbaikan kualitas guru dengan memperhatikan aspek jangka panjang. Perbaikan tersebut diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi setiap jenjang pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. “Pendidikan bukan hanya soal bagaimana lulus dari sekolah dengan membawa ijazah atau sertifikat, tetapi lebih penting adalah bagaimana proses pendidikan dapat meningkatkan kualitas berpikir, berperilaku, dan berkompeten bagi para peserta didik,” tegasnya, menambahkan bahwa pendidikan yang holistik harus memperhatikan aspek intelektual, keterampilan, dan karakter secara bersamaan.