Category Archives: Pendidikan

Tahun Ajaran 2025/2026: Coding dan AI Jadi Mata Pelajaran Pilihan!

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pada tahun ajaran 2025/2026, coding dan Artificial Intelligence (AI) akan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membekali generasi muda dengan keterampilan teknologi yang relevan dengan perkembangan zaman. Mu’ti berharap kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai kementerian, terutama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), guna menciptakan generasi yang unggul di bidang teknologi.

“Semoga pelajaran coding dan AI yang mulai diterapkan semester depan bisa mendapat dukungan penuh, terutama dari Ibu Menkomdigi,” ujar Mu’ti dalam acara peluncuran album lagu ‘Kicau’ di Kemendikdasmen, Jakarta, pada Minggu (2/2/2025).

Tujuan Pendidikan Coding dan AI untuk Generasi Unggul

Penerapan coding dan AI di sekolah bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara positif. Menurut Mu’ti, ini adalah bagian dari visi besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Saya berharap kita bisa terus bekerja sama untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga bisa menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif,” tambahnya.

Pelatihan Khusus untuk Guru

Sebagai langkah persiapan, Kemendikdasmen juga akan memberikan pelatihan bagi para guru yang akan mengajar coding dan AI. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa meskipun pembelajaran ini masih menunggu peraturan yang sah, persiapan sudah dilakukan, termasuk pelatihan bagi guru.

“Pelatihan akan dilakukan terutama untuk guru-guru yang akan mengajar. Kami dari Dirjen GTK siap untuk melatih para guru agar siap mengajar materi coding dan AI,” ujarnya.

Latar Belakang Penerapan Coding dan AI di Sekolah

Wacana penerapan mata pelajaran coding dan AI berawal dari pernyataan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan pada November 2024. Dalam rapat tersebut, Gibran menekankan pentingnya memberikan bekal coding kepada siswa SD dan SMP guna mendukung Indonesia dalam meraih visi “Indonesia Emas” di masa depan.

“Kita harus mencetak lebih banyak ahli coding, AI, dan machine learning agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara seperti India,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Kemendikdasmen telah merencanakan penerapan coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan, dimulai pada kelas 4 hingga 6 SD dan SMP. Namun, pelaksanaan mata pelajaran ini akan dilakukan secara bertahap di sekolah-sekolah yang sudah siap, baik dari segi sarana internet maupun perangkat pendukung lainnya.

Kolaborasi Kemendikdasmen dan Kemkomdigi

Pentingnya kolaborasi antara Kemendikdasmen dan Kemenkomdigi dalam menyusun kurikulum coding dan AI juga disoroti. Kemkomdigi diharapkan dapat memberikan masukan agar kurikulum yang disusun aplikatif dan mudah dipahami oleh para siswa.

“Tentu kami akan bekerja sama dengan Kemkomdigi untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan mudah dipahami oleh siswa,” ujar Mu’ti.

Dengan adanya kurikulum coding dan AI ini, diharapkan siswa Indonesia akan memiliki keterampilan digital yang lebih baik dan siap bersaing di era teknologi global.

PPG 2025 Lebih Praktis! Kemenag Hadirkan Laman Khusus untuk Guru Agama

Leave a reply

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menghadirkan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) 2025. Untuk mempermudah akses informasi bagi para guru, Kemenag kini telah menyiapkan laman resmi yang bisa diakses melalui https://ppg.kemenag.go.id/.

Menurut Thobib Al-Asyhar, selaku Panitia Nasional PPG Daljab 2025, laman ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap kepada guru madrasah serta para pendidik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. “Kami berharap para guru dapat memanfaatkan laman ini untuk memahami skema pelaksanaan PPG Daljab 2025 dengan lebih baik,” ujar Thobib dalam keterangan resminya, Rabu (5/2/2025).

Informasi Lengkap Seputar PPG Daljab 2025

Melalui laman ini, para guru dapat memperoleh berbagai informasi terkait pelaksanaan PPG Daljab 2025, mulai dari persyaratan pendaftaran, tahapan program, hingga sistem pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS).

📌 Fitur Penting di Laman PPG Daljab 2025:
✔ Ketentuan Peserta – Berisi informasi mengenai syarat dan kriteria guru yang dapat mengikuti program ini.
✔ Sistem Pembelajaran – Menjelaskan tahapan yang harus ditempuh, termasuk pendalaman materi hingga Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG).
✔ FAQ (Frequently Asked Questions) – Menyediakan jawaban atas pertanyaan umum yang sering diajukan calon peserta.

Thobib menambahkan bahwa proses pembelajaran menggunakan LMS untuk angkatan pertama dijadwalkan akan dimulai pada Maret 2025. Saat ini, pihaknya masih melakukan finalisasi agar sistem siap digunakan tepat waktu.

Target 260.000 Guru, Dibagi dalam Lima Angkatan

Kemenag mencatat masih ada sekitar 600.000 guru binaan yang belum mengikuti PPG Daljab. Oleh karena itu, program ini ditargetkan akan selesai dalam waktu dua tahun ke depan.

Pada tahun 2025, Kemenag menargetkan sebanyak 260.000 guru untuk mengikuti program ini. Mereka akan dibagi dalam lima angkatan agar proses pelaksanaan berjalan lebih efektif. Untuk angkatan pertama, tahap daftar ulang telah dibuka sejak 1 hingga 7 Februari 2025, sementara pembelajaran melalui LMS akan dimulai pada Maret 2025.

Dengan hadirnya laman resmi ini, diharapkan seluruh guru yang ingin mengikuti PPG Daljab 2025 bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan jelas. Pastikan kamu segera mengaksesnya agar tidak ketinggalan jadwal dan ketentuan yang berlaku! 🎓📚

SPMB: Reformasi Sistem Penerimaan Murid Baru untuk Pendidikan yang Lebih Adil dan Transparan

Leave a reply

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), telah memutuskan untuk mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan diberlakukan mulai tahun 2025. Langkah ini diambil untuk menyelesaikan masalah yang muncul selama pelaksanaan PPDB serta untuk menyediakan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh siswa di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa perubahan ini tidak hanya sebatas pergantian nama, tetapi juga untuk memperbaiki mekanisme penerimaan siswa baru, sehingga lebih adil dan transparan. Salah satu perubahan penting adalah penyesuaian persentase penerimaan siswa di tingkat SMP, yang lebih mengedepankan sistem yang lebih seimbang dan adil.

Untuk jenjang SMA, SPMB akan diberlakukan lintas kabupaten/kota, dan pengelolaan akan berada di tingkat provinsi. Di sisi lain, penerimaan siswa SD tidak mengalami perubahan besar. Perubahan ini hasil dari kajian mendalam terhadap pelaksanaan PPDB sejak 2017, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri untuk koordinasi dengan pemerintah daerah.

SPMB ini bertujuan untuk mengatasi masalah seperti ketimpangan daya tampung sekolah negeri, praktik jual beli kursi, dan kurangnya akses bagi siswa berprestasi yang tidak tinggal dalam zona tertentu. Dalam sistem ini, empat jalur utama penerimaan murid akan dipertahankan: jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Pada jenjang SD, kuota jalur domisili minimal 70 persen, jalur afirmasi 15 persen, dan jalur mutasi maksimal 5 persen, tanpa jalur prestasi. Di SMP, kuota jalur domisili dikurangi menjadi minimal 40 persen, jalur afirmasi ditingkatkan menjadi 20 persen, dan jalur prestasi minimal 25 persen. Untuk SMA, kuota jalur domisili berkurang menjadi 30 persen, jalur afirmasi meningkat menjadi 30 persen, dan jalur prestasi juga menjadi minimal 30 persen.

Keunggulan sistem SPMB ini juga melibatkan peran sekolah swasta dalam proses penerimaan murid. Hal ini bertujuan agar anak-anak yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas. Dengan transparansi yang ditingkatkan, masyarakat bisa mengetahui daya tampung serta peringkat akreditasi sekolah negeri dan swasta.

Reformasi ini juga mendapat dukungan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang menilai bahwa keterlibatan sekolah swasta akan membantu mengurangi praktik “jual beli kursi” dan memberikan akses pendidikan lebih luas di daerah yang kekurangan sekolah negeri. Namun, tantangan terbesar adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan sistem baru ini dan pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami perubahan ini.

Dengan sistem baru yang lebih fleksibel dan melibatkan berbagai institusi pendidikan, diharapkan pendidikan di Indonesia bisa lebih adil, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Sri Mulyani Tegaskan Program Pendidikan dan Kesehatan Jadi Pilar Utama Pembangunan Ekonomi Era Prabowo

Leave a reply

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung program pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan, sebagai bagian dari prioritas anggaran di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam paparan di acara BRI Microfinance Outlook 2025, Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran untuk pendidikan akan dijaga keberlanjutannya guna mendukung agenda pembangunan nasional.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga mengarahkan dilaksanakannya program pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan pendekatan preventif. Meski begitu, pada pembahasan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak ada kata “mendukung” yang digunakan. Sri Mulyani lebih memilih menyebut program tersebut sebagai “Upaya Percepatan Perluasan Manfaat MBG untuk SDM Unggul.”

Program MBG, yang memberikan makan bergizi setiap hari bagi siswa, telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa program ini menciptakan lapangan pekerjaan yang masif, mulai dari pengadaan bahan makanan hingga distribusi, yang melibatkan banyak tenaga kerja di seluruh Indonesia. Jika anggaran untuk MBG ditingkatkan, diperkirakan program ini akan menghasilkan multiplier effect yang besar, terutama bagi sektor UMKM.

Selain itu, Sri Mulyani juga mendorong sektor keuangan untuk mendukung pendanaan program MBG, dengan menyediakan fasilitas kredit modal kerja bagi perusahaan yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi. Transformasi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif bagi perekonomian.

Terkait dengan prioritas anggaran, perdebatan mengenai pembagian klaster anggaran sempat ramai di media sosial. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa program pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari prioritas utama dan mendukung seluruh agenda pembangunan lainnya. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menekankan bahwa semua program yang dijalankan oleh pemerintah memiliki tingkat kepentingan yang setara dan saling mendukung.

Dorongan Transformasi Pendidikan Gorontalo: Tingkatkan Kualitas, Hilangkan Label Sekolah Unggulan

Leave a reply

Ketua Dewan Pendidikan Kota Gorontalo, Prof. Dr. Sarson Pomalato, mengimbau pemerintah untuk fokus pada peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang, khususnya di Provinsi Gorontalo. Langkah ini dinilai penting agar distribusi siswa di setiap sekolah menjadi lebih merata. Menurutnya, apabila upaya ini dijalankan dengan baik, persoalan dalam penerimaan siswa baru dapat diminimalkan.

Sarson menyambut baik rencana pemerintah pusat untuk mengubah sistem penerimaan siswa dari zonasi menjadi berbasis domisili mulai tahun 2025. Ia menilai sistem zonasi yang telah diterapkan selama beberapa tahun terakhir sering menuai keluhan dari masyarakat.

“Namun, yang terpenting bukan pada perubahan sistemnya, melainkan bagaimana kita memperbaiki mutu sekolah dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Jika kualitas setiap sekolah merata, istilah seperti sekolah unggulan atau favorit tidak lagi relevan,” jelas Sarson pada Senin (27/01/2025).

Sarson menegaskan pentingnya menghapus label sekolah unggulan atau favorit, karena hal ini memicu ketimpangan dalam preferensi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Ia menilai bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas semua sekolah, terutama sekolah negeri, agar memiliki standar pelayanan minimum yang sesuai.

“Tugas utama pemerintah adalah memastikan semua sekolah memiliki kualitas yang merata, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar. Jika ini diperbaiki, sistem penerimaan siswa baru, apa pun bentuknya, tidak akan menjadi masalah,” tutupnya.

Kepala BGN Jelaskan Alasan Tentara Kawal Program Makan Bergizi Di Sekolah

Leave a reply

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen TNI Rikas Hidayatullah mengungkapkan alasan di balik penempatan tentara untuk mengawal program Makan Bergizi (MBG) yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Program ini bertujuan untuk memastikan distribusi makanan bergizi bagi siswa berjalan lancar dan efektif, serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang di kalangan pelajar.

Program Makan Bergizi diperkenalkan sebagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi siswa di seluruh Indonesia. Dengan adanya masalah gizi buruk yang masih menjadi tantangan, program ini diharapkan dapat membantu anak-anak mendapatkan nutrisi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat melalui pendidikan dan penyediaan makanan yang layak.

Brigjen Rikas menjelaskan bahwa keterlibatan tentara dalam pengawalan program ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Tentara juga berfungsi sebagai pengawas untuk mencegah penyimpangan dalam proses distribusi makanan. Ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara lembaga militer dan pemerintah dalam mendukung program sosial.

Kehadiran tentara dalam program MBG mendapatkan respon positif dari masyarakat, terutama orang tua siswa. Mereka merasa lebih tenang mengetahui bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka diawasi oleh pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap program pemerintah dapat meningkat ketika ada transparansi dan pengawasan yang baik.

Meskipun demikian, Brigjen Rikas juga mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan program ini, seperti logistik dan koordinasi antara berbagai pihak. Diperlukan kerjasama yang baik antara dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan BGN untuk memastikan program ini berjalan dengan sukses di seluruh daerah. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program sosial sangat bergantung pada sinergi antar lembaga.

Dengan pengawalan oleh tentara, diharapkan program Makan Bergizi dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak di Indonesia. Diharapkan pula bahwa inisiatif ini akan terus berlanjut dan diperluas ke lebih banyak sekolah, sehingga semua siswa dapat menikmati manfaat dari makanan bergizi. Keberhasilan program ini akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia.

Perubahan Sistem Pendidikan: Ujian Nasional Berubah Menjadi Tes Kompetensi Akademik

Leave a reply

Kementerian Pendidikan Indonesia mengumumkan perubahan signifikan dalam sistem pendidikan dengan mengubah Ujian Nasional (UN) menjadi Tes Kompetensi Akademik. Perubahan ini direncanakan akan mulai diterapkan pada November 2025 untuk siswa kelas 12 SMA, SMK, dan MA sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Perubahan dari UN menjadi Tes Kompetensi Akademik bertujuan untuk memberikan evaluasi yang lebih relevan dan terstandarisasi bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa sistem baru ini dirancang agar hasil tes dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pendidikan tinggi.

Salah satu perubahan mencolok adalah penghapusan istilah “ujian” dari nama sistem ini. Dengan demikian, fokus akan beralih dari penilaian kelulusan menjadi evaluasi kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tekanan yang selama ini dirasakan siswa saat menghadapi UN, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pembelajaran daripada sekadar mengejar nilai kelulusan. Ini mencerminkan pendekatan baru dalam pendidikan yang lebih mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh.

Format baru ini tidak hanya akan diterapkan untuk siswa SMA, tetapi juga akan diperluas ke tingkat SD dan SMP pada tahun berikutnya, yaitu 2026. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, menyatakan bahwa implementasi akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan transisi yang lancar dan efektif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang.

Dengan adanya Tes Kompetensi Akademik, perguruan tinggi diharapkan dapat memperoleh data evaluasi yang lebih akurat tentang potensi akademik siswa. Hal ini memungkinkan proses seleksi yang lebih objektif dan komprehensif, tidak hanya bergantung pada nilai rapor atau ujian masuk saja. Ini mencerminkan upaya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan institusi pendidikan tinggi.

Dengan perubahan sistem pendidikan ini, semua pihak berharap agar Tes Kompetensi Akademik dapat memberikan manfaat nyata bagi siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Diharapkan bahwa langkah ini akan membawa perubahan positif dalam cara siswa belajar dan dievaluasi, serta membantu mereka mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk masa depan akademis mereka. Keberhasilan implementasi sistem baru ini akan menjadi langkah penting bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Mendorong Pendidikan Inklusif: Peran Fakultas Ilmu Keguruan dalam Membekali Calon Guru

Leave a reply

Fakultas Ilmu Keguruan di berbagai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mempromosikan pendidikan inklusif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon guru memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mendidik siswa dengan disabilitas.

Aria Indrawati, Kepala Humas dan SDM Yayasan Mitra Netra, menegaskan pentingnya memasukkan pendidikan inklusif ke dalam kurikulum pendidikan guru. “Mahasiswa yang belajar menjadi guru perlu dibekali kemampuan untuk berinteraksi dengan siswa disabilitas,” ujar Aria dalam acara “Kolaborasi Untuk Inklusi: Mendorong Akses dan Akomodasi Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Sektor Pendidikan Tinggi dan Pekerjaan Formal” di Pakarti Centre, Jakarta, Rabu (23/1/2025).

Saat ini, masih belum tersedia panduan yang jelas terkait penerapan pendidikan inklusif di perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata dari institusi pendidikan untuk merancang mata kuliah atau modul khusus yang relevan.

Menurut Aria, Fakultas Ilmu Keguruan dapat mengambil inisiatif dengan menambahkan topik atau mata kuliah khusus terkait pendidikan inklusif. Model pembelajaran ini juga dapat berfungsi sebagai pelatihan selama masa pendidikan calon guru. Selain itu, calon guru harus dibekali dengan pendekatan humanis dalam mengelola kelas inklusif, seperti komunikasi yang baik, empati, dan fleksibilitas.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan praktisi sangat penting untuk memastikan pendidikan inklusif menjadi standar di setiap jenjang pendidikan. Dengan langkah tersebut, diharapkan seluruh siswa, termasuk yang memiliki disabilitas, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas secara adil dan merata.

1.000 Siswa Kunjungi Stand Unilak Di Pameran Pendidikan 2025

Leave a reply

Universitas Lancang Kuning (Unilak) berhasil menarik perhatian sekitar 1.000 siswa dalam Pameran Pendidikan yang diadakan di Pekanbaru. Acara ini merupakan kesempatan bagi siswa untuk menjelajahi berbagai pilihan pendidikan tinggi dan mendapatkan informasi langsung tentang program studi yang ditawarkan oleh Unilak.

Pameran pendidikan ini dihadiri oleh berbagai perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri, memberikan platform bagi siswa untuk mengenal lebih dekat dunia pendidikan tinggi. Kehadiran Unilak sebagai salah satu peserta menegaskan komitmennya dalam memperkenalkan program-program unggulan kepada calon mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa pameran pendidikan berfungsi sebagai jembatan antara institusi pendidikan dan siswa.

Wakil Rektor III Unilak, Dr. Nurfaisal, menyatakan bahwa antusiasme siswa sangat tinggi, dengan banyak dari mereka mengajukan pertanyaan tentang jurusan, biaya kuliah, dan fasilitas yang tersedia di Unilak. Hal ini mencerminkan minat yang besar dari siswa untuk mengeksplorasi pilihan pendidikan mereka dan mencari informasi yang relevan sebelum mengambil keputusan penting mengenai masa depan akademis mereka.

Di stand Unilak, pengunjung tidak hanya mendapatkan brosur mengenai program studi tetapi juga informasi tentang beasiswa yang ditawarkan. Mahasiswa Unilak yang menjadi relawan di acara tersebut berbagi pengalaman mereka, termasuk manfaat dari program beasiswa yang mereka terima. Ini menunjukkan bahwa dukungan finansial dapat menjadi faktor penting dalam menarik minat siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Selain memberikan informasi, stand Unilak juga menyelenggarakan kegiatan interaktif seperti kuis dan pembagian merchandise kepada pengunjung. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendidik bagi siswa yang hadir. Ini mencerminkan bahwa interaksi langsung dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pengalaman pameran lebih berkesan.

Dengan keberhasilan menarik 1.000 siswa ke stand Unilak, semua pihak berharap bahwa partisipasi dalam pameran pendidikan ini akan berdampak positif pada jumlah pendaftaran mahasiswa baru. Diharapkan bahwa informasi yang diperoleh selama acara akan membantu siswa dalam membuat keputusan yang tepat mengenai pendidikan mereka. Keberhasilan ini juga dapat menjadi langkah strategis bagi Unilak untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pilihan utama bagi calon mahasiswa di Riau.

Lestari Moerdijat Dorong Reformasi PPDB Demi Pendidikan yang Lebih Transparan dan Merata

Leave a reply

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya perbaikan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memastikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara. Ia menekankan bahwa persiapan menuju tahun ajaran baru harus dilakukan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Proses penerimaan peserta didik baru harus disiapkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan,” ujar Lestari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Lestari berharap skema baru PPDB yang dirancang pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kerap terjadi setiap tahun. Salah satu masalah yang sering muncul adalah fenomena pindah alamat kartu keluarga demi memperoleh akses ke sekolah favorit.

Ia juga menyoroti belum meratanya distribusi sekolah negeri, yang mengakibatkan banyak calon siswa terlempar dari zonasi mereka. Di sisi lain, terdapat sejumlah sekolah yang kekurangan siswa, sehingga menciptakan ketidakseimbangan.

Masalah-masalah ini juga membuka celah untuk praktik tidak sehat, seperti jual beli kursi, pungutan liar (pungli), hingga siswa titipan dari pejabat atau tokoh masyarakat.

Lestari mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan proses PPDB tahun ini lebih transparan dan adil. Menurutnya, transparansi adalah langkah penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan menciptakan generasi penerus yang unggul.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, juga telah menyampaikan skema baru PPDB kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (17/1). Namun, skema tersebut belum sempat dibahas lebih lanjut karena pertemuan difokuskan pada program “Makan Bergizi Gratis.” Abdul Mu’ti berharap skema baru ini segera disepakati agar ada cukup waktu untuk melakukan sosialisasi kepada penyelenggara PPDB dan para orang tua.

Reformasi dalam pelaksanaan PPDB menjadi langkah penting untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berintegritas.